Pemerintah Australia meminta media sosial memblokir lebih dari 1.000 konten kekerasan dan ekstremis. Beberapa unggahan termasuk terkait perang di Gaza. The Guardian melaporkan Kementerian Dalam Negeri setempat menandai 1.375 postingan antara 7 Oktober-14 Desember 2023 di media sosial. Sementara yang telah diblokir berjumlah 1.094 postingan. Juru bicara kementerian menjelaskan rujukan termasuk postingan terkait konflik di Gaza. Namun jumlahnya tidak dipisahkan, dikutip Minggu (7/1/2024).
Sementara dalam periode yang lebih panjang, antara 1 Juli hingga 21 Desember 2023. terdapat 3.052 postingan kekerasan dan ekstrimis yang diminta dihapus. Terbanyak adalah berada di Twitter/X menjadi 71,9%. Dalam periode tersebut, X menghapus 2.152 postingan atau 98% yang telah diminta. Untuk platform lain, 43,8% telah dihapus.
Khusus bulan Oktober, saat perang di Gaza pecah, terdapat 745 postingan diminta untuk dihapus. Dari jumlah tersebut 586 unggahan atau 78,7% telah diblokir. Sebelumnya Menteri Komunikasi Australia, Michelle Rowland khawatir penyebaran konten kekerasan di media sosial saat perang di Gaza terjadi. Dia menuliskan kekhawatirannya itu dalam surat kepada Twitter/X tertanggal 11 Oktober 2023. Dia mengatakan mengetahui sebaran foto dan video serangan secara online. Tak lupa, Rowland mengucapkan terima kasih pada upaya pemblokiran yang dilakukan platform milik miliarder Elon Musk itu.
Twitter/X juga diingatkan soal kewajiban memantau dan mencegah konten ekstremis kekerasan dalam platformnya. Jika tak patuh, platform harus bersiap mendapatkan denda hingga $15 juta atau 10% omzet tahunan. Pada Oktober, Rowland juga bersurat kepada platform digital lain, penyedia layanan internet dan asosiasi industri. Mereka diingatkan soal kewajibannya.
