Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa tujuh daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta, masuk dalam skala prioritas penanganan darurat bencana hidrometeorologi. Perkiraan BMKG menyatakan bahwa bencana ini kemungkinan terjadi pada periode 13-20 Februari, yang bertepatan dengan tahap pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menjelaskan bahwa ketujuh daerah tersebut masuk dalam skala prioritas darurat bencana BNPB dikarenakan menjadi daerah penyelenggara Pemilu yang memiliki risiko tinggi terdampak bencana akibat kondisi cuaca ekstrem, serta sering mengalami bencana dalam tiga tahun terakhir. Daerah-daerah ini memiliki jumlah pemilih tetap untuk Pemilu 2024 terbesar, beserta jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak, yaitu mulai dari 26.357 hingga 140.457 TPS per daerah.
BMKG telah mengeluarkan hasil analisa cuaca hingga 20 Februari, yang menunjukkan curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm – 300 mm dan bahkan berpotensi lebih dari itu. Hal ini menjadi alasan serius bagi BNPB untuk memperhatikan keadaan tersebut.
Menurut Abdul, risiko terbesar yang harus diantisipasi adalah semua yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran proses tahapan pemilu yang panjang, mulai dari pemungutan, perhitungan, hingga distribusi yang berpotensi terhambat jika terjadi bencana.
Dia menambahkan bahwa kondisi cuaca saat ini terpantau cukup signifikan, dengan penguatan angin Monsun Asia dan aktifnya gelombang ekuator Rossby – Kelvin pada bagian utara Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera tengah-utara. Bahkan, pantauan tim Pusdalops BNPB menemukan bahwa bencana banjir di Jawa pada pekan lalu, bahkan setidaknya hingga 12 Februari kemarin, secara umum masih belum surut.
Kondisi cuaca ini juga berbahaya bagi DKI Jakarta yang terus diguyur hujan lebat dan diperkirakan berlangsung hingga akhir bulan ini. Demikian pula dengan Sulawesi dan Sumatera.
BNPB telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah (pemda) guna merespons kondisi alam yang berlangsung. Upaya yang dilakukan mencakup pemetaan kawasan rawan bencana, penebalan personel kesiapsiagaan lintas sektoral, menyediakan sarana prasarana evakuasi, memastikan bantuan darurat bencana korban bencana tercukupi, hingga mempercepat perbaikan tanggul sungai yang rusak.
Dana bantuan siap pakai kepada pemda total senilai lebih dari Rp1,15 miliar sudah disalurkan, termasuk bantuan logistik peralatan penunjang lainnya dari BNPB.
