Bantahan tersebut disampaikan oleh sosok yang akrab disapa Jokowi, setelah menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024, di Gedung Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (28/2). “Kalau transaksi politik, kita berikan saja sebelum Pemilu,” kata Jokowi sambil tertawa.
“Ini kan (kenaikan pangkat) setelah Pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu,” lanjutnya. Kepala negara juga menjelaskan bahwa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi jenderal bukan hal baru. Sebelumnya, Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menko Marves Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) Hendropriyono, serta beberapa tokoh lain pernah mengalami hal serupa.
“Jadi, semuanya memang berangkat dari bawah berdasarkan usulan Panglima TNI. Saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan,” tambahnya. Temukan berita terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News. Untuk mengikuti berita tersebut, silakan klik tanda bintang.
