Pj Bupati Muba Apriyadi Terindikasi Politik Praktis, Badko HMI Sumbagsel Minta Mendagri Bertindak Tegas

Menurut Dede, kepentingan politik Apriyadi yang diharapkan akan maju sebagai calon Bupati Musi Banyuasin sangat jelas dengan menggunakan instrumen atau struktural di bawah kepemimpinannya sebagai Pj bupati saat ini. “Kepentingan politik Apriyadi dibungkus dengan rapi, yaitu dengan cara memanfaatkan momentum Lebaran untuk mengumpulkan para Ketua RT, RW, dan Kepala Dusun se-Kecamatan Sekayu untuk persiapan Pilkada 2024,” kata Dewan, sapaan akrabnya, Minggu (7/4). “Apriyadi diduga kuat menggunakan pengaruh dan wewenangnya sebagai Pj bupati untuk memengaruhi dan menekan bawahannya sampai tingkat RT, RW, dan Kadus,” imbuhnya. Dewan semakin yakin bahwa acara tersebut diduga memiliki nuansa politik karena ada pernyataan beberapa undangan yang hadir akan mendukung Apriyadi sebagai calon Bupati Muba. “Videonya viral di acara tersebut ada pernyataan beberapa undangan untuk mendukung pencalonan Apriyadi,” terangnya. Namun, Dewan menjelaskan bahwa ada aturan yang mengikat kepada RT/RW untuk tidak terlibat dalam politik praktis. “Peraturan Mendagri dan Perda melarang RT/RW terlibat dalam politik praktis,” jelasnya. Dewan menuding Mendagri tebang pilih dalam menegakkan aturan sehingga Apriyadi masih bertahan sebagai Pj bupati hingga saat ini. “Apriyadi seperti kebal hukum atau aturan, mungkin saja bekingannya kuat di Kemendagri. Tidak bisa dibayangkan, seorang penjabat kepala daerah yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji di dalam hotel dan terlibat dalam politik praktis bahkan diduga menerima aliran dana korupsi saat masih menjabat Sekda Muba namun tidak dicopot oleh Mendagri,” ujarnya. “Mendagri sudah menelan ludahnya sendiri karena aturan yang dibuat dilanggar sendiri, yaitu mengangkat Apriyadi yang memiliki rekam jejak buruk dan masih dipertahankan hingga saat ini meskipun penuh kontroversi,” tambah Dede Irawan.

Source link