“Dugaan adanya intervensi anggota DPRD Jakarta akan mengurangi transparansi dalam proses seleksi dan penempatan jabatan,” kata Direktur Komunikasi Politik Lembaga 2Indos, Syurya M. Nur dalam keterangannya, Kamis (25/4).
“Karena keputusan mungkin dibuat di luar mekanisme yang jelas dan terbuka untuk umum,” sambungnya.
Menurut Syurya yang juga akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta ini, intervensi politikus dalam jabatan publik dapat merusak sistem rekrutmen birokrasi.
“Sebab menempatkan kepentingan politik di atas kebutuhan akan kualifikasi dan kompetensi dalam pengisian jabatan, menghasilkan pemerintahan yang kurang efektif dan profesional,” kata Syurya.
Lebih lanjut Syurya menjelaskan, proses seleksi ataupun penempatan jabatan yang terpengaruh oleh intervensi politik dapat mengurangi integritas institusi pemerintah daerah.
“Pasalnya akan menciptakan citra bahwa penempatan jabatan didasarkan pada pertimbangan politik daripada merit sistem itu sendiri,” kata Syurya.
Selain itu, Syurya mengingatkan bahwa intervensi politik berpotensi meningkatkan risiko korupsi.
“Karena keputusan dapat dipengaruhi oleh pertukaran politik atau imbalan pribadi daripada pertimbangan objektif,” kata Syurya.
Ia menerangkan adanya intervensi berupa pejabat titipan dalam penempatan pejabat yang tidak berkualitas atau tidak kompeten karena intervensi politik dapat mengganggu pelayanan publik yang efektif dan efisien.
“Jelas ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan praktik intervensi politik dalam pengisian jabatan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat,” kata Syurya.
