Mengutip Associated Press, Sabtu (4/5), salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah komitmen universitas untuk meninjau kembali investasi mereka terkait Israel dan mendengarkan seruan untuk menghentikan bisnis dengan negara tersebut.
Para pengunjuk rasa dalam aksi itu menuntut pihak kampus agar memboikot kerjasama dengan Israel yang diduga telah melakukan genosida di Jalur Gaza.
Kesepakatan ini diharapkan dapat menghentikan gangguan terhadap ujian akhir dan upacara wisuda yang sedang berlangsung di beberapa institusi pendidikan.
Adapun kesepakatan itu dicapai setelah lebih dari 2.400 orang dari 46 kampus diringkus oleh polisi setempat akibat melakukan aksi demonstrasi pro-Palestina sejak 17 April lalu, dengan mendirikan tenda di sekitaran universitas dan mengambil alih gedung yang berimbas pada terganggunya kelas-kelas di beberapa sekolah, termasuk Columbia dan UCLA.
Meski demikian, Profesor sejarah di Temple University, Ralph Young, menyatakan bahwa kesepakatan ini mungkin hanya taktik penundaan untuk meredakan protes, namun dia menyoroti pentingnya dialog dalam menangani konflik ini.
“Saya pikir bagi beberapa universitas, ini mungkin hanya taktik penundaan untuk meredakan protes,” kata Young.
Menurutnya, beberapa dewan universitas bahkan mungkin tidak pernah memberikan suara untuk melakukan divestasi dari Israel, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.
“Namun berbicara setidaknya telah memberikan perasaan kepada para pengunjuk rasa bahwa mereka didengar. Apakah mereka berhasil mencapai tujuan atau tidak, itu adalah pertanyaan lain,” pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
