Sebab, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi), Muhammad Natsir Sahib, Johnny Plate merupakan Menkominfo yang merancang program PDN.
“Kalau kita berkaca pada kasus BTS boleh juga kita mengira dan berasumsi bahwa kinerja dan proses PDN itu terjadi hal yang sama dengan kasus korupsi BTS, sehingga kita harus jeli melihat kasus PDN ini,” ujar Natsir kepada RMOL>, Sabtu (6/7).
“Jangan-jangan dari segi rancangan dan pelaksanaannya berbeda sehingga merugikan banyak pihak dan karena tidak sesuai SOP pembuatannya sehingga bisa diretas oleh hacker,” sambungnya.
Sosok yang kerap disapa Cak Natsir itu memandang, program PDN telah melewati perancangan anggaran dan teknis implementasi program, namun tidak memiliki recovery system data sehingga dengan mudah diretas.
“Jadi yang jelas, seluruh yang terlibat dalam proyek PDN ini harus bertanggung jawab, sehingga audit ini dapat membenahi permasalahan dan kesalahan yang sudah-sudah agar tidak terulang di kemudian hari,” ucapnya.
Menurut Cak Natsir, dengan audit maka akan ditemukan letak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam PDN, termasuk siapa saja oknum yang harus bertanggung jawab secara hukum. Mengingat PDN di-launching pada 9 November 2022 saat menteri dari Nasdem itu menjadi tersangka.
“Karena beliau bagian dari yang menyusun dan pelaksana teknis di lapangan. Jadi kalau audit ini berjalan dengan transparan langkah yang tepat beliau mundur agar audit berjalan dengan transparan dan akurat tanpa ada yang ditutup-tutupi.” demikian Natsir.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
