Jakarta, CNBC Indonesia – Peringatan soal gempa megathrust kembali disorot, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa isu ini bukan hal baru. Bagi BMKG, pembahasan megathrust justru penting untuk mendorong kesiapsiagaan, bukan sekadar menebar kekhawatiran.
BMKG: Megathrust Sudah Lama Jadi Peringatan, Bukan Isu Dadakan
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, peringatan yang terus disampaikan para ahli bertujuan agar semua pihak bergerak lebih cepat dalam mitigasi bencana. Ia menekankan, langkah yang dibutuhkan bukan hanya diskusi, melainkan tindakan nyata untuk mengurangi risiko gempa dan tsunami dari zona megathrust.
“Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” kata Dwikorita, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (23/8/2024).
Ia menambahkan, tujuan utama dari peringatan itu adalah edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan masyarakat maupun pemerintah daerah. BMKG, kata dia, tidak ingin bahaya megathrust hanya berhenti sebagai wacana di ruang publik.
Dua Zona yang Dianggap Tinggal Menunggu Waktu
Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyampaikan peringatan bahwa gempa dari dua zona megathrust, yakni Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, tinggal menunggu waktu. Kedua zona itu disebut sudah lama tidak mengalami gempa besar atau berada dalam kondisi seismic gap.
Menurut BMKG, jeda aktivitas gempa di wilayah tersebut sudah berlangsung lebih dari dua abad. Dalam siklus gempa besar, periode panjang tanpa pelepasan energi justru menjadi alasan mengapa kewaspadaan perlu ditingkatkan.
Langkah Antisipasi yang Sudah Disiapkan BMKG
Dwikorita menjelaskan, BMKG sudah menjalankan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya adalah memasang sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS yang diarahkan ke zona-zona megathrust. Ia menyebut sistem itu memang dirancang untuk menghadapi ancaman gempa besar dan tsunami.
Selain teknologi, BMKG juga menempuh jalur edukasi. Pendampingan kepada pemerintah daerah dilakukan agar infrastruktur mitigasi seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan shelter tsunami bisa tersedia dan berfungsi.
BMKG juga terlibat dalam Indian Ocean Tsunami Information Center yang berkantor di kompleks BMKG. Melalui komunitas itu, edukasi diberikan kepada 25 negara di kawasan Samudra Hindia agar siap menghadapi gempa dan tsunami.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah pengecekan rutin terhadap sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemerintah daerah. Dwikorita menyoroti bahwa sirine tsunami memang menjadi tanggung jawab daerah setelah hibah diberikan, sehingga perawatan tidak bisa terus dibebankan ke pusat.
“Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” ujarnya.
Kendala di Daerah Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Dwikorita menegaskan, BMKG tidak bisa bekerja sendirian dari hulu ke hilir karena ada batas kewenangan dan otonomi daerah. BMKG berperan di sisi teknologi dan peringatan dini, sementara eksekusi di lapangan tetap bergantung pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Ia mencontohkan persoalan yang kerap muncul di lapangan, mulai dari pemeliharaan sirine, tata ruang, persyaratan bangunan, hingga jalur evakuasi yang justru tidak dijaga. Bahkan, menurutnya, ada jalur evakuasi yang tertutup bangunan atau berubah fungsi.
BMKG menilai sejumlah daerah sudah cukup baik dalam mitigasi megathrust, termasuk DI Yogyakarta, Bali, dan Sumatra Barat. Namun, masih ada banyak daerah yang perlu meningkatkan kesiapan, terutama saat terjadi pergantian kepala daerah yang kerap membuat program kebencanaan tidak berlanjut.
Dwikorita menyinggung pengalaman Palu, Sulawesi Tengah, pada 2018 sebagai contoh pahit ketika kesiapsiagaan yang sudah dibangun tidak berlanjut secara konsisten. Saat itu, BMKG disebut telah mendampingi pemda, perguruan tinggi, sekolah, dan LSM sejak 2009 untuk menghadapi Patahan Palu Koro. Namun, setelah terjadi perubahan kepemimpinan daerah, kesiapan yang sempat disusun tidak berjalan utuh.
Akibat gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Mamuju, gelombang setinggi 4 hingga 7 meter menerjang wilayah pesisir. Bencana likuefaksi juga terjadi, dan korban jiwa mencapai lebih dari 4.000 orang.
Source link
