Pakar Soroti Mendesaknya Pemisahan Intelijen Dalam Negeri dan Luar Negeri
Wacana restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) kembali mengemuka setelah sejumlah pakar menilai fungsi intelijen di Indonesia perlu ditata lebih tegas. Di tengah ancaman yang kian berlapis, pemisahan peran intelijen domestik dan luar negeri dinilai bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak agar kerja intelijen lebih terarah, akuntabel, dan tidak tumpang tindih.
Desakan agar Fungsi Intelijen Tidak Lagi Bercampur
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menegaskan bahwa pemisahan antara intelijen dalam negeri dan luar negeri harus dilakukan secara jelas. Ia menyebut, kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia menuntut pembagian fungsi yang lebih spesifik, termasuk soal kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Rizal dalam diskusi terbatas mengenai restrukturisasi BIN di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin (7/10/2024). Menurut dia, tanpa batas kewenangan yang tegas, risiko penyalahgunaan wewenang atau abuse of power bisa muncul di berbagai level, termasuk dalam operasi lembaga intelijen.
Rizal juga menyoroti struktur kelembagaan BIN yang dinilainya masih terlalu didominasi unsur militer. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik. Ia bahkan mendorong pola rekrutmen yang lebih tertutup atau silent recruitment, bukan hanya bertumpu pada lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Pengawasan BIN Dinilai Masih Jadi Titik Lemah
Selain soal pemisahan fungsi, Rizal menilai pengawasan terhadap lembaga intelijen masih menjadi persoalan serius. Ia menyebut ada tiga bentuk pengawasan yang penting dijalankan, yakni pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap lembaga intelijen kerap sulit dilakukan secara efektif, sebagaimana juga terjadi di banyak negara.
Isu akuntabilitas ini menjadi perhatian karena, tanpa mekanisme kontrol yang kuat, kerja intelijen berisiko berjalan terlalu jauh dari pengawasan publik maupun institusional. Rizal menekankan bahwa transparansi dalam batas yang tepat tetap diperlukan untuk mencegah penyimpangan.
BIN Diminta Lebih Tegas Jadi Koordinator Intelijen Nasional
Peneliti BRIN, Muhammad Haripin, menyoroti pentingnya memperkuat BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai amanat Undang-Undang Intelijen. Namun, ia menilai peran itu belum berjalan optimal karena masih ada ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen.
Menurut Haripin, penegasan kembali posisi BIN sebagai koordinator dibutuhkan agar kerja intelijen tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia juga menilai rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia memang sudah mengalami kemajuan, tetapi masih perlu perumusan yang lebih matang agar tidak membuka ruang politisasi di internal BIN.
“Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN,” ujarnya.
Ancaman Eksternal Makin Nyata
Di sisi lain, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri. Ia menilai ancaman dari luar semakin kompleks, termasuk potensi destabilisasi politik yang dapat berdampak langsung pada keamanan nasional.
Aisha juga mengkritisi perubahan komposisi BIN yang menurutnya kini lebih didominasi TNI dan Polri, padahal sebelumnya lebih banyak diisi kalangan sipil. Ia menyebut dari sembilan deputi di BIN, hanya satu yang berorientasi keluar atau outward-looking, sementara sisanya cenderung inward-looking. Padahal, ancaman yang dihadapi Indonesia, menurutnya, justru banyak datang dari luar.
Co-Founder ISDS, Erik Purnama, turut menambahkan bahwa penguatan SDM dan kelembagaan menjadi pekerjaan rumah penting. Ia menilai struktur BIN saat ini banyak diisi personel militer yang kariernya sudah stagnan, bukan figur terbaik dari lingkungan ABRI. Erik juga menyoroti adanya politisasi dalam proses rekrutmen di STIN yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di BIN.
Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menilai sudah saatnya ada perubahan orientasi agar intelijen Indonesia lebih fokus pada ancaman eksternal dan memberi ruang lebih besar bagi peran sipil.
Diskusi tersebut diharapkan menjadi masukan penting dalam merumuskan restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia, sekaligus memperkaya kajian intelijen di lingkungan Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
