Desakan itu disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor dalam pandangan umum (PU) terhadap agenda rapat Paripurna yakni Penyampaian RAPBD 2025 dan rencana pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
“Hal ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat,” kata Jurubicara fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah dalam keterangannya, Jumat, 18 Oktober 2024.
Zakiyah juga turut menyampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor menyoroti perihal penurunan belanja sosial dan belanja hibah sebesar sekitar 35,29 persen pada RAPBD 2025.
Sehingga, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Pemkot Bogor untuk mengevaluasi kembali besaran anggaran dalam RAPDB 2025.
Di samping itu, lanjutnya, terkait anggaran untuk sektor pendidikan diketahui belum menyentuh angka 20 persen dari porsi APBD 2025. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Belanja pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan hanya menyentuh angka 19,859 persen dari seluruh total nilai belanja Pemerintah Kota Bogor pada Rancangan APBD Tahun 2025,” tuturnya.
“Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan kebijakan Mandatory Spending yang diatur pada UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” jelasnya.
Poin-poin lainnya yang disampaikan Zakiyah berkaitan dengan sosialisasi program padat karya, penataan secara sistematika untuk pembiayaan angkutan umum, prioritas penganggaran untuk program yang belum rampung di 2024.
Serta pengentasan kemiskinan, penempatan ASN sesuai dengan keahlian berdasarkan sistem merit dan pembayaran cicilan pokok utang Perumda Tirta Pakuan dan PEN Daerah Kota Bogor.
