Rachmat Pambudy Tuai Apresiasi Akademisi usai Paparkan Indikator Pembangunan di DPR
JAKARTA – Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (12/11/2024) memunculkan respons positif dari kalangan akademisi. Bukan semata karena angka-angka yang disampaikan, melainkan karena cara pemerintah membuka capaian pembangunan nasional secara lebih terbuka di hadapan publik.
Transparansi Data Dinilai Jadi Sinyal Penting
Dalam forum itu, Rachmat memaparkan perkembangan indikator pembangunan nasional yang menjadi bagian dari evaluasi RPJMN 2020–2024. Sikap terbuka tersebut dinilai menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan data sebagai dasar utama dalam menyusun dan mengoreksi kebijakan.
Dr. Broto Wardoyo, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, menyebut transparansi semacam ini patut diapresiasi karena memperlihatkan komitmen terhadap kebijakan berbasis data. Menurutnya, keterbukaan seperti itu masih jarang ditemui, padahal sangat penting untuk memastikan arah pembangunan tidak hanya bersandar pada klaim sepihak.
“Dalam banyak kasus, data yang diterbitkan oleh beberapa lembaga pemerintah sering kali tidak sepenuhnya akurat. Langkah transparan ini menjadi contoh positif,” ujar Dr. Broto pada Sabtu (16/11/2024).
Masalah Sinkronisasi Data Masih Jadi PR
Meski mengapresiasi langkah Bappenas, sejumlah akademisi juga mengingatkan bahwa persoalan lain belum selesai, yakni keselarasan data antar lembaga. Dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menilai keterbukaan data harus dibarengi dengan konsistensi antarinstitusi agar hasil evaluasi tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.
Ia mencontohkan perbedaan data yang kerap muncul, termasuk soal kapasitas pertahanan, ketika angka pemerintah tidak selalu sejalan dengan laporan lembaga independen seperti SIPRI. Bagi Yudha, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan sangat bergantung pada keseragaman data yang dipakai sebagai rujukan.
“Ini menunjukkan pentingnya keselarasan data untuk mendukung kebijakan berbasis data yang lebih akurat,” ungkap Yudha.
Evaluasi RPJMN 2020–2024 Belum Selesai
Berdasarkan laporan resmi Kementerian PPN/Bappenas, dari 505 indikator pembangunan yang disusun dalam RPJMN 2020–2024, baru 19 yang dievaluasi. Dari jumlah itu, 11 indikator diperkirakan tidak tercapai. Angka ini memang memberi catatan, tetapi juga memperlihatkan bahwa evaluasi pembangunan masih berjalan dan belum berhenti pada hasil akhir semata.
Rachmat Pambudy menegaskan bahwa keterbukaan atas capaian tersebut bukan bentuk kelemahan, melainkan bagian dari komitmen untuk membangun kebijakan yang bertanggung jawab. Dalam konteks itu, evaluasi diposisikan sebagai alat koreksi, bukan sekadar laporan administratif.
“Pembangunan nasional bukanlah proses instan. Diperlukan evaluasi berkala untuk memperbaiki strategi dan kebijakan yang ada,” ujar Rachmat Pambudy.
Sinergi Data Jadi Kunci Arah Pembangunan
Pernyataan para akademisi dan paparan Bappenas sama-sama mengarah pada satu persoalan utama: pembangunan akan lebih efektif jika seluruh lembaga menggunakan basis data yang sejalan. Tanpa itu, evaluasi mudah kehilangan ketajaman, sementara kebijakan berisiko meleset dari kebutuhan di lapangan.
Dengan paparan terbuka di DPR dan sorotan dari kalangan kampus, agenda pembangunan kini tidak hanya soal target angka, tetapi juga soal bagaimana negara memastikan data benar-benar menjadi kompas dalam menyusun langkah ke depan.
Sumber: https://bandungraya.inews.id/read/520575/akademisi-puji-pemaparan-rachmat-pambudy-soal-indikator-capaian-pembangunan/3
Source link
