Elon Musk, CEO Tesla, kembali menghadapi masalah terkait upahnya setelah Pengadilan menyatakan bahwa paket gaji yang ditetapkan untuknya tidak sah. Pada tahun 2018, Tesla menetapkan paket gaji dan manfaat senilai total US$ 56 miliar untuk Musk, yang merupakan upah terbesar yang pernah diberikan kepada seorang CEO di Amerika Serikat. Namun, Hakim Negara Bagian Delaware, Kathaleen McCormick, membatalkan paket gaji tersebut setelah beberapa pemegang saham Tesla menentangnya. Ia menyatakan bahwa Musk memiliki kendali penuh atas Tesla dan dewan komisarisnya, sehingga proses penetapan upahnya tidak melalui proses negosiasi yang adil.
Elon Musk mengkritik putusan McCormick melalui akun media sosialnya, menuduhnya sebagai tindakan korupsi. Tesla kemudian menggelar Rapat Umum Pemegang Saham pada Juni 2024 untuk mengesahkan kembali paket upah Musk, namun McCormick kembali menolaknya. Putusan hakim tersebut membuat Tesla dan Musk harus membayar biaya pengacara yang mencapai US$ 345 juta kepada pihak penggugat. Meskipun upaya Musk untuk mengesahkan kembali paket upahnya diadakan, hakim tetap menolaknya dengan alasan tidak adanya fakta yang cukup untuk mengubah putusan sebelumnya.
Kontroversi mengenai upah Elon Musk di Tesla terus berlanjut, menghadirkan tantangan yang harus dihadapi perusahaan dan sang CEO. McCormick memutuskan bahwa proses penetapan upah Musk tidak dilakukan secara adil, dan hal tersebut menjadi sorotan bagi perdebatan di industri teknologi. Putusan hakim tersebut memaksa Tesla dan Musk untuk kembali mengeluarkan biaya yang besar, menunjukkan kompleksitas dalam menangani masalah ini secara hukum. Kabar terbaru mengenai kasus ini masih menjadi topik panas di dunia bisnis dan teknologi, dengan banyak pihak yang mengikuti perkembangannya dengan cermat.
