Kontroversi seputar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen kembali menjadi topik hangat di masyarakat. Dampak langsung dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi daerah dan rakyat. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap DPD RI terkait kebijakan ini? Apakah mereka akan meminta penundaan, menolak dengan tegas, atau bahkan mendukungnya dengan alasan-alasan tertentu? Inilah yang menjadi perhatian utama saat ini. Tetaplah terhubung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penentuan sikap DPD RI terkait PPN 12 persen.
“Keputusan DPD RI terkait PPN 12% dan Potensi Dampaknya”
Date:

