Pemerintah mulai menata program makanan bergizi gratis dengan pendekatan yang lebih terukur. Bukan sekadar membagikan makanan ke sekolah, tetapi memastikan isi piring siswa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Program yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto itu kini menyasar sekolah di 31 provinsi, termasuk sekolah luar biasa (SLB), dengan menu yang disebut telah melalui persetujuan ahli gizi.
Setiap Menu Disaring Sejak Awal
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya menempatkan satu ahli gizi di setiap Unit Layanan Pemenuhan Gizi. Langkah ini dibuat agar kebutuhan spesifik siswa bisa terdeteksi sejak awal, sebelum makanan dibagikan. Dadan menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1).
Menurut dia, setiap unit layanan juga memegang data soal kebutuhan makanan dan pantangan yang dimiliki para siswa. Dengan begitu, penyusunan menu tidak dilakukan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi anak di lapangan.
Kasus Fobia Nasi hingga Alergi di Papua
Dadan mencontohkan temuan di Bojong Koneng, ketika ada seorang anak yang fobia terhadap nasi. Kondisi seperti ini, kata dia, bisa ditangani lebih baik karena sudah ada petugas gizi yang memantau sejak awal. Pendekatan serupa juga diterapkan di SLB, di mana menu disiapkan berdasarkan saran ahli gizi agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
Ia juga menyebut kondisi di Papua, di mana cukup banyak siswa memiliki alergi makanan. Karena itu, peran ahli gizi menjadi penting untuk mengidentifikasi pemicu alergi agar makanan yang disajikan tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya. Dengan pola ini, program makanan bergizi gratis tidak hanya mengejar distribusi, tetapi juga keamanan dan kecocokan menu bagi siswa.
Fokus pada Kebutuhan, Bukan Sekadar Distribusi
Langkah Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa program ini diarahkan untuk bekerja lebih rinci di tingkat sekolah. Penyesuaian menu, pendataan pantangan, hingga pemantauan alergi menjadi bagian dari pelaksanaan di lapangan. Di tengah cakupan yang luas hingga 31 provinsi, pendekatan tersebut menjadi kunci agar bantuan pangan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru bagi penerimanya.
