Pontianak, Media Kalbar – Di Polresta Pontianak, terdapat surat pemanggilan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2025 terkait permohonan bantuan dengan nomor surat B/52/I/RES.3.3./2025 dan B/53/I/RES.3.3./2025. Sekretaris KORMI Kalbar, Cazanova, mengonfirmasi adanya surat masuk di kesekretariatan KORMI Kalbar yang meminta bantuan dari Polresta Kota Pontianak kepada Ketua KORMI Kalimantan Barat untuk menyampaikan surat panggilan kepada saksi-saksi yang terlampir sesuai dengan surat pemanggilan tersebut.
Menurut Cazanova, Kepengurusan Kormi Kalbar saat ini tidak terlibat dalam kasus tersebut dan siap membantu Polresta Kota Pontianak dalam proses penyelidikan terhadap Ketua KORMI Kalbar periode sebelumnya yang diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana Hibah TA. 2022. Pada tanggal 3 Januari 2023, 15 gabungan Induk Organisasi Olahraga yang berada di bawah Kormi Kalbar telah melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua KORMI Kalbar periode 2022 – 2025 karena dianggap tidak menjalankan administrasi organisasi dengan baik.
Setelah mosi tidak percaya diterima oleh Korminas Nasional, Ketua KORMI Kalbar saat itu mengundurkan diri dan Korminas menunjuk Plt. Ketua Umum Kormi Kalbar untuk melaksanakan Musyawarah Luar Biasa pada tanggal 6 Mei 2023. Harisson, yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kalbar, kemudian dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KORMI Kalbar periode 2023-2027.
Cazanova menegaskan bahwa pemanggilan Ketua KORMI Kalbar dalam surat Polresta Kota Pontianak tidak berkaitan dengan kepengurusan saat ini, melainkan terkait dengan mantan Ketua KORMI sebelumnya. KORMI Kalbar siap membantu untuk menyampaikan surat pemanggilan tersebut kepada para saksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
