Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bergeser dari jalur utama pemerintah. Pada Selasa, 21 Januari 2025, ia memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan proyek yang selama ini menjadi salah satu agenda strategis nasional. Pertemuan itu menyoroti dua hal besar sekaligus: menjaga ritme pembangunan sesuai target, dan memastikan arah pengembangan IKN tetap sejalan dengan kebutuhan pemerintahan ke depan.
Fokus ke “ibu kota politik”
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dan dijalankan mengikuti timeline yang sudah ditetapkan. Menurut dia, perhatian utama saat ini adalah mewujudkan konsep ibu kota politik, yakni menyelesaikan fasilitas-fasilitas pemerintahan yang menjadi penopang kerja lembaga negara.
AHY menyebut, pembangunan yang dikejar bukan hanya soal fisik kota, tetapi juga kesiapan unsur legislatif dan yudikatif. Dua elemen itu dipandang penting agar IKN benar-benar dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan sesuai visi Presiden Prabowo.
Skema dana APBN dan swasta ikut dibahas
Selain arah pembangunan, rapat juga membahas sumber pendanaan agar proyek tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Pemerintah menempatkan APBN dan sektor swasta sebagai dua penopang utama dalam percepatan pembangunan IKN. Dengan skema itu, kesinambungan proyek diharapkan tetap terjaga meski kebutuhan pembiayaan terus membesar.
Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono turut melaporkan perkembangan investasi di kawasan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah dan pihak swasta sudah menanamkan investasi signifikan untuk membangun infrastruktur penting di IKN. Laporan itu menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk terus mendorong percepatan di lapangan.
Di tengah sorotan publik terhadap kelanjutan proyek ini, rapat di Istana Merdeka memberi sinyal bahwa pemerintah belum mengubah prioritas. Yang dikejar bukan sekadar penyelesaian bangunan, melainkan memastikan IKN siap menjalankan fungsi politik dan administratif yang sejak awal menjadi tujuan utamanya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
