PMII Demak Siapkan Gugatan Uji Materi Sejumlah Perbup yang Dinilai Bermasalah

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Demak bersiap mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan uji materi terhadap sejumlah produk regulasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Jawa Tengah. Langkah ini muncul dari penilaian mereka bahwa beberapa aturan daerah yang berlaku berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, sehingga perlu diuji lebih jauh secara hukum.

Sejumlah Peraturan Bupati Jadi Sorotan

Dalam rencana pengujian tersebut, PMII Demak menyoroti beberapa Peraturan Bupati (Perbup), termasuk Perbup tentang Penyelenggaraan Parkir serta Perbup mengenai Pedoman Pengelolaan Perumda Air Minum. Selain itu, ada pula regulasi lain yang ikut masuk dalam daftar kajian internal organisasi mahasiswa tersebut. Bagi PMII, persoalan utamanya bukan sekadar isi aturan, melainkan kemungkinan adanya celah yang dapat dimanfaatkan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

PMII Dorong Regulasi yang Lebih Adil dan Terukur

PMII Demak menegaskan bahwa langkah uji materi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas produk hukum daerah. Mereka ingin memastikan setiap regulasi yang diterbitkan Pemkab Demak benar-benar sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan tidak memberi ruang bagi praktik yang merugikan publik. Sikap ini sekaligus menjadi penegasan bahwa mahasiswa tetap memantau arah kebijakan daerah, terutama ketika aturan yang dibuat menyangkut pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya.

Dengan rencana gugatan tersebut, PMII Demak menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan daerah tidak hanya datang dari lembaga formal, tetapi juga dari kelompok masyarakat sipil yang menilai perlu ada kontrol agar regulasi tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.