Upaya mendorong pengendara motor agar lebih tertib administrasi kembali digencarkan di Kabupaten Sanggau. Tim Pembina Samsat Sanggau bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau menggelar sosialisasi tertib administrasi kendaraan bermotor sekaligus operasi gabungan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10, Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini melibatkan Polri, Bapenda Provinsi Kalimantan Barat UPT PPD Sanggau, Jasa Raharja Samsat Sanggau, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.
Edukasi Pajak dan Kesadaran Administrasi
Sosialisasi tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban administrasi pajak daerah, termasuk penjelasan tentang UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu, peserta juga mendapat informasi mengenai Program Kesamsatan lainnya yang berkaitan dengan layanan kendaraan bermotor.
Ja’far, selaku Penanggung jawab Jasa Raharja Samsat Sanggau, menegaskan harapannya agar masyarakat semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pengguna kendaraan di jalan.
Fokus pada Kepatuhan Pengendara Motor
Di Kabupaten Sanggau, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor masih menjadi perhatian Tim Samsat Sanggau. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya melalui penindakan dalam operasi gabungan, tetapi juga lewat edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Berbagai saluran sosialisasi telah dimaksimalkan, mulai dari media cetak, media online, radio, hingga tatap muka langsung dengan masyarakat. Langkah ini ditempuh agar pesan tentang pentingnya PKB dan SWDKLLJ lebih mudah dipahami dan tidak berhenti pada tataran formalitas semata.
Pajak untuk Pembangunan Daerah
Tim Samsat Sanggau menekankan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak lagi melihat kewajiban ini sebagai beban, melainkan bagian dari kontribusi nyata terhadap layanan publik dan tertib lalu lintas di daerah.
Melalui sosialisasi dan operasi gabungan tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait ingin memperkuat kesadaran bahwa kepatuhan administrasi kendaraan bermotor merupakan langkah sederhana yang berdampak luas bagi kepentingan bersama.
