Indonesia menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai persiapan, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja. Namun, untuk para pengemudi online, mereka juga meminta hak yang serupa. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan kabar baik dengan mengimbau perusahaan aplikator digital untuk memberikan tunjangan atau bantuan hari raya kepada mitra pengemudi online.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para platform digital workers dengan pemberian tunjangan keagamaan. Meskipun begitu, Kemnaker masih dalam proses kajian untuk menentukan formula yang ideal dalam memberikan bantuan tersebut, mengingat belum ada data pasti terkait mitra pengemudi yang aktif dan tidak aktif.
Pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai imbauan kepada perusahaan aplikator digital terkait pemberian tunjangan keagamaan bagi para pengemudi online. Indah menekankan pentingnya data yang akurat untuk menentukan besaran bantuan yang berbeda antara mitra aktif dan tidak aktif. Perusahaan aplikator digital dan pemerintah terus berkomunikasi untuk menentukan formula besaran bantuan yang tepat sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang berlaku.
Di sisi lain, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta agar perusahaan platform digital wajib membayarkan THR dalam bentuk tunai kepada pengemudi ojol, taksol, dan kurir. THR dianggap sebagai hak pekerja, bukan sekadar mitra, sehingga SPAI menolak pembayaran THR dalam bentuk apapun yang bukan tunai. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja, termasuk pengemudi yang tidak aktif atau telah dipecat, menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. SPAI menekankan pentingnya perusahaan aplikator digital mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dengan membayar THR kepada semua pengemudi, terlepas dari status pekerjaan mereka.
