Reformasi Intelijen Indonesia dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yakni pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Hal ini disampaikan oleh Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam sebuah diskusi dengan tema “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Reformasi Intelijen Indonesia masih menemui hambatan dalam pengelolaan sumber daya manusianya serta kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang efektif. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, menekankan perlunya terus memperbaiki poin-poin tersebut agar reformasi intelijen dapat berjalan dengan lancar.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan pengawasan yang transparan dalam Reformasi Intelijen Indonesia. “Model pengawasan yang lebih obyektif dan akuntabel akan menjaga kontrol demokratis yang efektif terhadap lembaga intelijen kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, pentingnya penyelidikan dalam kasus penyimpangan oleh tim pengawasan intelijen agar pengawasan tidak hanya berupa formalitas. “Model pengawasan intelijen harus mampu membongkar setiap penyalahgunaan wewenang yang terjadi,” kata Rizal.
Salah satu masalah yang dihadapi dalam Reformasi Intelijen Indonesia adalah keberadaan kultur intelijen yang semakin terbuka, sehingga mengurangi prinsip incognito. Perubahan ini juga menuntut keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar dalam struktur BIN. Menanggapi hal ini, Andhika Dinata, seorang jurnalis, menjelaskan perlunya menjaga kerahasiaan dalam operasi intelijen.
Perkembangan teknologi intelijen juga menjadi fokus perhatian dalam Reformasi Intelijen Indonesia. Para ahli teknologi intelijen mendorong pentingnya respons cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Reformasi Intelijen Indonesia harus dilakukan lebih terstruktur dan terukur. Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, menekankan pentingnya mengatasi masih banyaknya tantangan dalam aspek pengawasan dan kelembagaan Reformasi Intelijen Indonesia.
Melalui Reformasi Intelijen Indonesia yang lebih terstruktur dan berdaya saing, diharapkan lembaga intelijen kita dapat bersifat transparan, profesional, dan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih efektif. Menurut Yudha Kurniawan, Reformasi Intelijen Indonesia harus dilakukan dengan matang serta tidak mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen