Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus adil dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Prabowo meminta pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat mengganggu neraca perdagangan negara. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah munculnya tarif timbal balik selama pemerintahan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, juga menambahkan bahwa impor harus disalurkan langsung ke industri yang membutuhkan, tanpa melalui pihak ketiga. Hal ini dianggap dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa penunjukan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengimpor komoditas tertentu sangat tidak masuk akal. Apindo juga telah berkomunikasi dengan mitra di Amerika Serikat untuk memahami situasi terkait keinginan AS dalam mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia, terutama terkait komoditas seperti kapas dan jagung.
Upaya untuk memastikan kuota impor yang adil dan menguntungkan seluruh industri menjadi langkah yang diambil oleh Prabowo, sebagai bagian dari upaya merespons perubahan kondisi perdagangan internasional. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih luas bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
