Penanganan tawuran di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus menyasar akar masalah seperti pengangguran, minimnya ruang ekspresi, dan lemahnya literasi digital. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yang artinya tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mendapat pelatihan, yang dapat memicu frustrasi. Kevin Wu, Anggota DPRD DKI Jakarta, mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta mengubah 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang terbengkalai menjadi “Youth Creative Hub” agar pemuda dapat belajar vokasi, pemasaran digital, atau mengembangkan UMKM.
Kevin juga menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa sebanyak 1.200 konten provokasi tawuran di media sosial pada tahun 2023 berasal dari Jakarta, dimana 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi masalah yang mendesak. Oleh karena itu, Kevin menekankan pentingnya kolaborasi dengan platform media sosial untuk menghapus konten berbahaya dengan lebih cepat, dari 12 jam menjadi maksimal tiga jam.
Kevin juga menyarankan agar program seperti Siber Patriot yang berhasil mengurangi perundungan siber di 50 sekolah diperluas ke 200 sekolah, terutama di Jakarta Timur yang menjadi episentrum tawuran. Dengan mengacu pada keberhasilan Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun, Kevin menyarankan agar Pemprov DKI mengadopsi model serupa dengan menggabungkan seni, olahraga, dan kewirausahaan. Anggaran Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda harus dioptimalkan dengan memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW. Kevin menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak bisa dicapai dengan kerja keras polisi saja, melainkan juga melibatkan karang taruna, tokoh agama, dan orang tua.
