Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena pola ketidakefisiensian dan ketergantungan pada dana pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), yang dianggapnya menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Prabowo menekankan perlunya melibatkan lebih banyak perusahaan sektor swasta—baik domestik maupun internasional—dalam proyek infrastruktur nasional dengan pendekatan modern dan efisien. Untuk menarik investasi swasta, beliau juga mencatat pentingnya menciptakan lingkungan investasi yang ramah dan mudah. Sebagai upaya mendukung proyek infrastruktur strategis, pemerintah telah meluncurkan Danantara, lembaga investasi kedaulatan Indonesia. Prabowo menjamin investor asing bahwa mereka dapat mempercayai investasi mereka di Indonesia, karena pemerintah akan terlibat secara aktif dalam proyek dengan kontribusi keuangan nyata, bukan sekadar menawarkan saham kosong. Fokus utamanya adalah memastikan kemitraan dengan investor swasta atau asing terjalin dengan keyakinan, di mana pemerintah akan memberikan kontribusi finansial yang signifikan. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan kepastian kepada mitra asing dan mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan.