Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menekankan pentingnya penyelidikan terhadap dugaan peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta. Rio meminta agar dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan untuk memastikan keamanan pasokan beras.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan sistem pelacakan digital stok beras dari gudang hingga konsumen secara real-time guna mencegah praktik pengoplosan beras dan permainan harga yang merugikan masyarakat. Rio juga mendorong kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian dalam mengawasi rantai pasok beras serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penimbunan atau pemalsuan beras.
Rio juga menyatakan bahwa Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok juga telah memberikan klarifikasi terkait dugaan beras oplosan yang melibatkan BUMD Jakarta.
Pihaknya telah bersedia bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta juga menggunakan beras merek SP dan SR dari BUMD FS dalam Program Pangan Bersubsidi Beras kelas mutu premium, dengan melakukan pengujian mutu beras secara periodik untuk memastikan keamanan konsumen.
