Program “Sekolah Rakyat” atau “People’s School” yang merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan secara resmi dimulai pada tahun akademik 2025/2026, dimulai dengan periode orientasi siswa pada hari Senin, 14 Juli. Program ini menjadi bagian kunci dari visi Indonesia yang lebih luas dalam mempersiapkan basis sumber daya manusia yang tangguh untuk agenda Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat adalah implementasi langsung dari prioritas keempat Presiden dalam Asta Cita. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat yang paling kuat untuk memutus rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita Irawati, Senior Expert Staff di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), pada hari Minggu (13 Juli).
Sekolah Rakyat adalah inisiatif sekolah berasrama yang didanai sepenuhnya yang dirancang khusus untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan ekstrim miskin. Menurut Adita, banyak keluarga di desil pendapatan terendah – seperti yang tercatat dalam Data Sosial Ekonomi Nasional Bersat di Indonesia (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – masih kekurangan akses terhadap pendidikan berkualitas akibat keterbatasan keuangan.
“Sementara sekolah negeri sebenarnya gratis, biaya tersembunyi seperti transportasi, makanan, seragam, dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban. Bagi keluarga yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya-biaya ini secara sederhana tidak terjangkau,” jelasnya.
Kemiskinan membatasi akses terhadap layanan publik penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Data BPS per September 2024 menunjukkan bahwa 24,06 juta orang – 8,57% dari populasi – hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk 3,17 juta yang dikategorikan sebagai masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Realitas ini menjadi tantangan besar dalam merealisasikan tujuan pembangunan Indonesia tahun 2045. Kemiskinan secara serius menghambat pembangunan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan gizi yang memadai. Kendala-kendala ini menyebabkan tingkat melek huruf dan keterampilan yang lebih rendah, yang pada akhirnya mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.
Kesulitan ekonomi tetap menjadi hambatan besar dalam akses yang adil terhadap pendidikan. Menurut data BPS 2024, tingkat partisipasi kasar (Gross Enrollment Rate/GEP) untuk pendidikan menengah atas di kalangan keluarga berpendapatan terendah (kuartil 1) hanya 74,45%, dibandingkan dengan 97,37% di kuartil tertinggi (kuartil 5).
Anak-anak usia 16-18 tahun memiliki tingkat non-pendaftaran sekolah tertinggi sebesar 19,2%. Sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas, dengan 76% keluarga menyebut kesulitan ekonomi sebagai alasan utama. Sebanyak 8,7% anak dipaksa untuk bekerja atau menghadapai tekanan dari keluarga yang menghambat pendidikan mereka.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) lebih lanjut mengungkapkan tingkat putus sekolah sebesar 1,12% di tingkat sekolah menengah pertama dan 1,19% di tingkat sekolah menengah atas.
Sebagai respons, Presiden Prabowo telah meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari latar belakang rentan dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa beban biaya hidup.
“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa – pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan – akan sepenuhnya ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekedar memastikan akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan keterampilan hidup berdasarkan bakat dan potensi setiap siswa, memberdayakan mereka untuk masuk ke pasar kerja atau memulai bisnis mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para siswa ini untuk meningkatkan bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka.
“Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepada para menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan presisi, integritas, dan dampak yang nyata. Para siswa ini diharapkan menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada pewujudan Visi Emas Indonesia 2045,” tutup Adita.
