Pada 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan tegas kepada bisnis penggilingan padi yang terlibat dalam praktik penetapan harga manipulatif yang merugikan petani dan masyarakat. Beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak segan untuk mengambil alih operasi penggilingan padi yang nakal dan mentransfernya ke Koperasi Desa/Kota Merah Putih.
Prabowo menegaskan bahwa sikapnya bertumpu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjangkau dasar ekonomi nasional Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau mencatat bahwa telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan tidak ada penafsiran yang keliru dari Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa sektor yang vital bagi negara dan mempengaruhi mata pencaharian rakyat akan dikendalikan oleh negara.
“Kegilingan padi adalah sektor yang vital bagi negara dan mata pencaharian rakyat. Jika penggiling padi menolak untuk mematuhi kepentingan nasional, saya akan menggunakan dasar hukum ini. Saya akan bertindak – saya akan menyita pabrik-pabrik tersebut dan menyerahkannya kepada koperasi,” ujar Presiden Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, pada hari Senin (21 Juli).
Beliau mengungkapkan bahwa beberapa penggiling padi dilaporkan meraup keuntungan hingga Rp 2 triliun per bulan selama musim panen. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah regulasi untuk menstabilkan perdagangan petani.
“Saya menerima laporan satu pabrik penggilingan padi yang menghasilkan Rp 1-2 triliun per bulan saat panen. Kami mengambil tindakan, dan segera harga mulai naik kembali – mereka mulai membeli gabah dengan harga Rp 6.500 per kilogram. Itu adalah kesuksesan,” ujarnya.
Namun, muncul masalah baru: beras yang berlabel “premium” ditemukan sebagai campuran palsu. Presiden Prabowo mengecam hal ini sebagai tindakan kejahatan dan telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Nasional untuk melakukan investigasi.
“Mereka menjual beras biasa yang dipaketkan ulang sebagai premium, ditandai dengan kenaikan harga Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi. Ini adalah penipuan. Ini adalah kejahatan. Saya telah meminta Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian untuk menyelidiki dan menuntut,” tegas Prabowo.
Menurut laporan internal, rakyat Indonesia menderita kerugian tahunan sebesar Rp 100 triliun akibat praktik penipuan oleh segelintir kelompok bisnis.
“Negara kehilangan Rp 100 triliun setiap tahunnya hanya karena 4-5 kelompok bisnis. Sementara itu, Menteri Keuangan kita bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak dan bea cukai. Ini tidak dapat diterima,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengutuk tindakan seperti itu sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, dan meminta tindakan hukum yang tegas.
“Saya anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk menjaga Indonesia tetap lemah dan miskin. Saya tidak bisa menerima ini. Saya telah bersumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Konstitusi dan menegakkan hukum,” tegasnya.
