Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Presiden terkait pemberian abolisi kepada terdakwa kasus korupsi impor gula, Thomas Lembong. DPR RI memberikan persetujuan terhadap surat presiden tersebut, sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 yang mengharuskan Presiden untuk mempertimbangkan persetujuan DPR dalam memberikan abolisi. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Thom Lembong harus dibebaskan setelah mendapat abolisi, karena hal tersebut berarti menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga menyatakan bahwa Tom Lembong tidak memperoleh keuntungan pribadi dalam kasus korupsi impor gula yang menjeratnya. Hakim anggota, Alfis Setiawan, mencatat bahwa terdakwa tidak mendapat harta atau kekayaan dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, Tom Lembong harus dibebaskan sesuai dengan putusan tersebut.辑
