Prabowo Tegaskan Tak Akan Lindungi Koruptor, Kasus Noel Jadi Sorotan
Di tengah sorotan publik terhadap penegakan hukum, Presiden Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap korupsi. Dalam pembukaan pameran APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang merugikan negara dan rakyat.
Sikap Prabowo di Tengah Kasus Noel
Pernyataan itu mengemuka saat Prabowo menyinggung pentingnya tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi, termasuk yang menyeret eks Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer atau Noel. Tak lama setelah pernyataan tersebut, Noel ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski saat itu ia belum resmi menjadi kader Gerindra.
Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi, termasuk anggota partainya sendiri. Menurutnya, korupsi hanya akan memperlemah negara dan pada akhirnya membebani rakyat yang harus menanggung akibatnya.
KPK Tetapkan Noel Tersangka
Dalam perkembangan terbaru, Noel telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain status hukumnya, KPK juga menyita sejumlah harta kekayaan Noel sebagai barang bukti, termasuk mobil mewah.
Kasus ini membuat pernyataan Prabowo soal pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian, terutama karena disampaikan di hadapan publik pada forum resmi pemerintahan. Pesan yang ia ulang berkali-kali tetap sama: pejabat negara tidak boleh bermain-main dengan jabatan, dan presiden harus menjalankan sumpahnya dengan sungguh-sungguh.
Tekad Menjaga Kepercayaan Rakyat
Prabowo menekankan bahwa tugas seorang presiden bukan hanya memimpin, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat melalui tindakan nyata. Ia menyatakan tekad untuk menegakkan kebenaran, menjalankan amanah, dan tidak mengecewakan masyarakat Indonesia.
Di tengah kasus yang menyeret nama Noel, penegasan itu memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menunjukkan jarak yang tegas dari praktik korupsi, tanpa memandang latar belakang politik maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Source link
