Penertiban tambang ilegal di Kepulauan Bangka Belitung kini bukan lagi sekadar wacana. Melalui Latihan Terintegrasi TNI 2025, ribuan prajurit dikerahkan untuk menunjukkan bahwa negara hadir langsung di lapangan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi sasaran penambangan liar. Latihan besar yang digelar pada Rabu, 19 November 2025, itu memperlihatkan bagaimana operasi militer kini juga diarahkan untuk melindungi sumber daya alam dari praktik yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
68 Ribu Personel Dikerahkan di Bangka Belitung
Latihan tersebut melibatkan 68 ribu personel dari tiga matra TNI dan dipusatkan di Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan serupa juga digelar di Morowali, sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor strategis yang rawan disalahgunakan. Dalam konteks ini, latihan bukan hanya unjuk kesiapan tempur, tetapi juga penegasan bahwa negara serius menutup ruang bagi aktivitas ilegal yang menggerus kekayaan nasional.
Presiden Prabowo disebut memberi perhatian besar terhadap maraknya tambang ilegal di Bangka Belitung. Aktivitas tersebut dinilai telah memangkas produksi timah nasional hingga 80 persen. Selain menekan sektor ekonomi, praktik itu juga meninggalkan dampak buruk bagi keseimbangan lingkungan. Prabowo juga pernah mengungkap adanya sekitar seribu titik tambang timah ilegal di kawasan tersebut, angka yang menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi pemerintah.
OMSP Diuji, Distribusi Tambang Ilegal Jadi Sasaran
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa latihan gabungan ini tidak semata-mata memperlihatkan kekuatan militer. Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi pembuktian keberanian Indonesia dalam menjaga sumber daya strategis nasional. Ia menyebut tujuan utamanya adalah memperkuat kemampuan penegakan aturan dan menertibkan sektor yang rawan pelanggaran demi keamanan dan masa depan bangsa.
Salah satu fokus latihan adalah pengujian doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama sejumlah pejabat negara menekankan bahwa perlindungan sumber daya alam merupakan bagian dari penegakan kedaulatan. Dalam pandangan itu, ancaman terhadap negara tidak selalu datang dalam bentuk serangan bersenjata, melainkan juga dari eksploitasi liar yang menguras aset nasional.
Simulasi Penindakan di Laut hingga Darat
Presiden Prabowo kembali menegaskan perintah agar TNI memblokir seluruh jalur distribusi hasil tambang ilegal di Bangka dan Belitung. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan negara dapat mengontrol pergerakan kekayaan alam dan mencegah hasil tambang jatuh ke tangan pihak yang hanya mengejar keuntungan sesaat.
Di lapangan, latihan menampilkan serangkaian skenario, mulai dari Serangan Udara Langsung (SUL) oleh F-16, penerjunan Batalyon Kostrad, hingga simulasi penindakan terhadap tambang liar. KRI TNI AL dilibatkan dalam skenario penangkapan ponton, sementara Koopssus TNI memperagakan perebutan area tambang ilegal. Menhan Sjafrie bersama jajaran juga memantau langsung hasil tangkapan kapal ilegal di Dermaga Belinyu dan meninjau lokasi pertambangan pasir liar di Dusun Nadi.
Penempatan latihan di Bangka Belitung memiliki bobot strategis tersendiri. Wilayah ini bukan hanya penting secara geografis, tetapi juga menjadi salah satu penopang komoditas nasional. Karena kerap menjadi sasaran penambang ilegal, kehadiran TNI diharapkan memberi efek jera sekaligus menegaskan bahwa perlindungan aset negara bukan pilihan, melainkan keharusan yang dijalankan sampai ke titik paling rawan.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
