Di tubuh Nahdlatul Ulama, konflik bukan barang baru. Ia seperti bayangan yang ikut berjalan sejak organisasi ini lahir pada 1926: selalu ada, kadang samar, kadang terang, dan kerap muncul justru ketika perebutan arah, otoritas, dan pengaruh sedang memuncak. Di balik citra teduh para kiai dan suasana pesantren yang akrab, NU menyimpan sejarah panjang perbedaan pandangan yang berulang dari generasi ke generasi.
Sejak Awal, Perbedaan Sudah Menjadi Pola
Pada masa-masa awal, gesekan di lingkungan NU belum meledak menjadi benturan besar. Namun, perdebatan soal arah organisasi sudah terasa jelas. Ada kelompok yang ingin NU tetap kokoh sebagai penjaga tradisi pesantren, sementara yang lain mendorong pembaruan, termasuk dalam urusan madrasah dan tata kelola organisasi. Perbedaan itu berjalan dalam bahasa yang halus, tetapi meninggalkan jejak yang panjang. Dari situlah benih konflik terus hidup, lalu tumbuh setiap kali situasi politik atau kepemimpinan berubah.
Titik penting berikutnya datang pada 1952, ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi. Keputusan itu lahir dari rasa tersisih, baik dalam pembagian kursi kabinet maupun dalam pengaruh politik. NU merasa suaranya tidak cukup didengar di tengah dominasi kelompok modernis. Setelah itu, NU membentuk Partai NU, dan sejak saat itu urusan organisasi semakin erat dengan pertarungan politik. Ruang musyawarah tidak lagi sekadar soal keulamaan, tetapi juga soal strategi dan posisi.
Era Idham Chalid dan Munculnya Kegelisahan Baru
Babak yang paling menentukan datang pada masa KH Idham Chalid. Ia memimpin PBNU sejak 1956 hingga 1984, sekaligus menempati berbagai jabatan penting di panggung politik nasional, mulai dari Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR, Ketua MPR, hingga Ketua Partai NU. Sosoknya kuat, dekat dengan kekuasaan, dan sulit ditandingi. Namun, justru di balik kekuatan itu tumbuh kegelisahan di kalangan kiai yang merasa NU makin jauh dari denyut pesantren.
Kritik yang muncul sederhana tetapi tajam: NU terlalu sibuk dengan politik, terutama ketika masuk ke orbit PPP, dan mulai kehilangan fokus pada umat. Saat Orde Baru memaksa fusi partai pada 1973, Partai NU dilebur ke PPP. Bagi banyak kalangan, itu bukan sekadar perubahan struktur, melainkan hilangnya identitas politik yang selama ini melekat. Seruan kembali ke khittah pun menguat, menandai bahwa perdebatan internal sudah sampai pada titik yang tidak bisa lagi diabaikan.
Situbondo, Gus Dur, dan Pecahnya Peta Lama
Puncak perubahan terjadi pada Muktamar Situbondo 1984. Di forum itu, NU resmi kembali ke Khittah 1926. Keputusan tersebut bukan hanya mengoreksi arah organisasi, tetapi juga menggeser dominasi lama yang selama ini melekat pada figur-figur politisi. Dari ruang inilah nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemudian melesat sebagai tokoh yang mengubah wajah NU.
Di bawah Gus Dur, NU tampil lebih vokal, lebih kritis, dan jauh lebih sulit dikendalikan oleh kekuatan politik mana pun. Sikap itu membuat Orde Baru tidak nyaman. Tekanan pun bermunculan, termasuk upaya membangun kandidat tandingan pada Muktamar Cipasung 1994 melalui Abu Hasan. Tetapi hasil akhirnya justru mempertegas posisi Gus Dur. Ia menang mutlak, dan dari situ terlihat bahwa NU bisa dipengaruhi, tetapi tidak mudah diarahkan sesuka hati.
2025 dan Babak Baru di PBNU
Memasuki 2025, konflik internal kembali membuka babak baru. Syuriah di bawah Rais Aam KH Miftahul Akhyar memecat Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Keputusan itu langsung ditolak. Gus Yahya menyebut langkah tersebut tidak sah, sementara di tubuh organisasi muncul kembali perpecahan sikap, kebuntuan administrasi, dan pertanyaan lama yang belum benar-benar terjawab: kapan NU benar-benar tenang?
Situasi ini menunjukkan bahwa konflik di PBNU bukan sekadar soal siapa duduk di kursi tertinggi. Lebih dari itu, ia adalah pertarungan lama antara tradisi, otoritas, dan tafsir tentang arah organisasi. Dalam sejarah NU, setiap kali kepentingan bertemu dengan amanah, gesekan hampir selalu hadir. Dan selama itu pula, tubuh PBNU seolah terus diuji oleh warisan konflik yang sudah menempel sejak awal kelahirannya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar.
