Diplomasi Siber Indonesia di Tengah Rivalitas Teknologi Dunia
Ruang siber kini tidak lagi bisa dipandang sekadar urusan teknis para ahli teknologi. Dalam pandangan Indonesia, domain ini telah berubah menjadi arena strategis yang memengaruhi kedaulatan, keamanan nasional, hingga percaturan kekuatan global. Pesan itu mengemuka saat Dr. Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berbicara dalam International Postgraduate Student Conference (IPGSC) di Universitas Indonesia pada 23–24 Oktober 2025.
Ruang siber tanpa batas, tapi penuh konsekuensi
Sulistyo menegaskan bahwa cyberspace berbeda dari wilayah darat, laut, dan udara karena tidak memiliki batas geografis yang jelas. Tidak ada yurisdiksi tunggal, tidak ada otoritas pusat, dan tidak ada satu pihak pun yang benar-benar memegang kendali penuh. Kondisi ini membuat ruang siber menjadi medan yang unik sekaligus rentan, karena siapa pun dapat menjadi aktor: individu, kelompok, negara, maupun organisasi lintas batas.
Menurutnya, sifat internet yang menembus batas administrasi negara membuat konsep kedaulatan menjadi semakin kabur. Serangan di dunia maya bisa datang dari mana saja, kapan saja, tanpa harus melewati perbatasan fisik. Akibatnya, ancaman seperti peretasan infrastruktur penting, penyebaran hoaks, hingga manipulasi data dapat bergerak cepat dan menyulitkan pelacakan pelaku maupun penegakan hukum.
Kedaulatan digital dan dilema negara
Di ruang fisik, negara masih dapat mengandalkan militer dan perangkat hukum untuk menjaga batas wilayah. Namun di dunia digital, tantangannya jauh lebih kompleks. Atribusi serangan kerap sulit dipastikan, pengawasan tidak selalu efektif, dan respons kolektif sering kali tertinggal dari kecepatan ancaman.
Sulistyo juga menyoroti bahwa pelaku serangan siber tidak selalu negara. Peretas, sindikat kejahatan, hingga kelompok yang didukung negara bisa menyerang tanpa pernah memasuki wilayah target. Dalam situasi seperti ini, konflik siber dapat berlangsung masif tanpa deklarasi perang, tetapi dampaknya tetap nyata: gangguan ekonomi, instabilitas politik, dan tekanan terhadap keamanan kawasan.
Indonesia dorong tata kelola yang tidak dikuasai segelintir pihak
Di tengah rivalitas teknologi dunia, terutama yang dipicu perkembangan kecerdasan buatan, komputasi canggih, dan telekomunikasi modern, ruang siber ikut berubah menjadi lahan perebutan pengaruh geopolitik. Negara yang menguasai teknologi digital akan memiliki keunggulan strategis yang lebih besar.
Karena itu, Indonesia menempatkan diplomasi siber sebagai bagian dari kebijakan luar negeri berbasis prinsip bebas aktif. Dalam forum multilateral seperti ASEAN dan PBB, Indonesia terus mendorong kesepakatan mengenai perilaku negara di cyberspace, pembangunan kepercayaan, kerja sama menghadapi insiden lintas batas, serta penguatan kapasitas kawasan agar tidak tertinggal dalam menghadapi ancaman digital.
Sulistyo menekankan tiga agenda penting untuk memperkuat ketahanan nasional: memperkuat keamanan siber melalui modernisasi pertahanan digital, memperluas kerja sama internasional karena isolasi justru menambah kerentanan, dan membangun kualitas sumber daya manusia agar Indonesia mampu bersaing dalam ekosistem digital global.
Ia menutup paparannya dengan penekanan bahwa keamanan siber bukan lagi isu domestik semata, melainkan bagian dari keamanan internasional. Di ruang maya yang tak mengenal batas, keamanan satu negara terkait langsung dengan keamanan negara lain. Karena itu, solidaritas internasional dan inovasi berkelanjutan menjadi syarat agar ruang siber tetap aman, terbuka, dan bermanfaat bagi semua pihak.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
