Kemenhaj Dorong Haji Inklusif, Layanan untuk Lansia dan Disabilitas Jadi Sorotan
Kementerian Haji dan Umrah menegaskan arah baru pelayanan haji yang lebih terbuka bagi semua jemaah, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Komitmen itu disampaikan Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, dalam acara Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif yang digelar Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada 13 Maret 2026.
Haji Harus Bisa Diakses Semua Umat
Dalam forum tersebut, Puji menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya soal kemampuan fisik atau latar belakang sosial, melainkan hak sekaligus kewajiban setiap Muslim. Karena itu, penyelenggaraan haji harus terus diarahkan agar tidak menyisakan hambatan bagi jemaah dengan kondisi tertentu.
Ia menyebut pemerintah masih terus memperbaiki regulasi dan kebijakan agar pelayanan yang diberikan benar-benar setara. Prinsip yang dijaga, kata Puji, adalah keamanan, kemanusiaan, dan aksesibilitas bagi seluruh jemaah tanpa pengecualian.
Kolaborasi dengan Lembaga Disabilitas Diperkuat
Untuk mewujudkan layanan yang lebih inklusif, Kemenhaj juga mendorong kerja sama yang lebih erat dengan organisasi dan lembaga disabilitas. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi ikut menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Menurut Puji, penguatan layanan inklusif tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan masukan dari berbagai pihak agar sistem pelayanan haji semakin responsif terhadap jemaah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam mobilitas, pendampingan, dan akses layanan selama ibadah berlangsung.
KND Minta Pendampingan Jadi Perhatian Serius
Ketua KND, Dante Rigmalia, mengapresiasi langkah cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti rekomendasi terkait layanan haji bagi penyandang disabilitas. Ia menilai sejumlah perbaikan memang sudah terlihat, namun masih ada ruang besar untuk memperkuat pendampingan jemaah disabilitas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Acara tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan isu disabilitas. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat sinergi untuk mendorong penyelenggaraan haji yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, sekaligus bergerak menuju sistem layanan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.
Source link
