Di balik kabar bahwa semakin banyak desa naik kelas secara administratif, ada pertanyaan yang justru lebih penting: apakah perubahan status itu benar-benar mengubah ekonomi warganya? Dua laporan resmi pemerintah yang dirilis belakangan ini memberi gambaran yang kontras. Satu sisi menunjukkan desa-desa di Indonesia makin tertata dan berkembang. Di sisi lain, ketergantungan pada sektor lama, akses yang belum merata, dan kemiskinan perdesaan masih sulit diputus.
Desa Maju di Atas Kertas, Tantangan Ekonomi Tetap Berat
Data Potensi Desa (Podes) 2025 dari BPS mencatat ribuan desa mengalami pembaruan sarana fisik dan peningkatan kapasitas. Kementerian Desa melalui KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 juga menunjukkan lebih banyak desa yang naik status menjadi maju dan mandiri. Secara angka, capaian ini menandakan percepatan pembangunan desa dalam satu dekade terakhir.
Namun, kemajuan administratif itu belum otomatis berarti transformasi ekonomi. Dari lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa menurut Podes 2025, masih banyak yang bertahan di level berkembang, bahkan tertinggal. Sementara itu, lebih dari 20 ribu desa sudah masuk kategori mandiri dan puluhan ribu lainnya berstatus maju, tetapi kualitas hidup dan produktivitas ekonomi belum bergerak secepat perubahan label tersebut.
Ketergantungan pada Pertanian Masih Dominan
Masalah paling nyata ada pada struktur ekonomi pedesaan yang belum banyak berubah. Lebih dari 67 ribu desa masih memiliki warga yang bekerja di sektor agraris. Artinya, pertanian tetap menjadi sandaran utama, meski banyak desa sudah menghasilkan komoditas unggulan. Sayangnya, nilai tambah yang tercipta masih kecil karena pola produksi dan pemasaran belum berkembang optimal.
Di saat yang sama, akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat dan jaringan telekomunikasi memang mulai menjangkau lebih dari 60 ribu desa. Tetapi pemerataan kualitas layanan masih jauh dari selesai, terutama di wilayah terpencil. Kesenjangan ini ikut menekan daya saing desa dan membatasi peluang usaha warga.
Koperasi Dipandang Sebagai Jalan Tengah
Dalam situasi seperti ini, koperasi kembali mengemuka sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal. World Bank pada 2006 pernah menyoroti peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi di negara berkembang. Bukan hanya soal pembiayaan, koperasi juga dianggap mampu memperkuat solidaritas dan jejaring usaha di tingkat komunitas.
Koperasi dinilai relevan untuk memperbaiki tata kelola pertanian, memperkuat posisi tawar petani, dan memotong ketergantungan pada tengkulak atau pasar tradisional yang sering membuat harga tidak berpihak pada produsen kecil. Dari sini, koperasi juga bisa menjadi pintu masuk bagi inovasi, teknologi, dan akses pasar yang lebih luas.
Koperasi Desa Merah Putih dan Risiko Sentralisasi
Program Koperasi Desa Merah Putih hadir dengan ambisi besar: menyatukan pelaku usaha desa yang selama ini berjalan kecil-kecilan dan tersebar, lalu mengonsolidasikannya agar lebih efisien dan punya daya tawar lebih kuat. Harapannya, skala usaha yang lebih besar bisa membuka pasar baru sekaligus memperkuat produksi.
Meski begitu, efektivitas program ini sangat bergantung pada cara kebijakan dijalankan. Laporan CELIOS mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu sentralistik tanpa mendengar kebutuhan lokal bisa memunculkan masalah baru, mulai dari partisipasi yang rendah hingga kelembagaan yang lemah. Karena itu, penguatan sumber daya manusia di desa tidak bisa ditinggalkan.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Percepatan
Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih berjalan efektif mulai Agustus 2026. Untuk mencapai tenggat itu, dibutuhkan langkah cepat dalam rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan pengelola koperasi. Di titik inilah kolaborasi lintas sektor menjadi penting, termasuk keterlibatan Tentara Nasional Indonesia yang disebut memiliki jangkauan teritorial hingga ke seluruh desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dalam diskusi di Kompas TV, menegaskan bahwa keikutsertaan TNI dapat membuat pembangunan Koperasi Merah Putih berjalan lebih cepat dan lebih murah. Sinergi ini, yang juga diarahkan melalui Instruksi Presiden, diposisikan sebagai cara untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar sampai ke lapangan sesuai kebutuhan desa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan desa bukan lagi sekadar bertambahnya status mandiri, melainkan seberapa jauh warga merasakan perubahan ekonomi yang nyata. Jika koperasi dijalankan secara partisipatif, dekat dengan kebutuhan lokal, dan terhubung dengan ekosistem desa yang sudah ada, ia bisa menjadi pengungkit penting untuk mengecilkan jarak antara desa dan kota.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
