Kisah hukum yang menyeret Roy Suryo dan sejumlah nama lain kembali memantik perdebatan, bukan hanya soal substansi perkara, tetapi juga soal posisi publik dalam menentukan arah penanganannya. Di tengah sorotan atas dugaan ijazah palsu Jokowi, Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, Ahmad Khozinudin, menilai kemarahan rakyat punya pengaruh besar dalam kasus ini.
Kemelut di Balik Kasus Roy Suryo Cs
Khozinudin menyebut, justru kemarahan warga yang membuat pihak-pihak tertentu tetap merasa aman. Menurutnya, perlindungan terhadap Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan datang dari bukti atau pasal hukum, melainkan dari tekanan publik yang dianggap mampu menahan langkah penguasa. Ia menegaskan, dalam pandangannya, penguasa dan oligarki baru akan tunduk ketika berhadapan dengan kemarahan rakyat.
Pernyataan itu menambah lapisan baru dalam kontroversi yang sudah lebih dulu memanas. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kini disebut melibatkan delapan tersangka yang terbagi dalam tiga klaster. Nama Roy Suryo masuk ke klaster kedua bersama Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa, serta Rismon Sianipar.
SP3, Restorative Justice, dan Dinamika di Polda Metro
Di sisi lain, penanganan perkara ini juga menunjukkan dinamika yang berubah-ubah. Polda Metro sebelumnya menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan atau SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis setelah keduanya mengunjungi Jokowi di Solo. Langkah itu menjadi salah satu titik penting yang memperlihatkan bagaimana proses hukum dalam kasus ini terus bergerak dan memunculkan tafsir berbeda di ruang publik.
Nama Rismon Sianipar pun ikut menjadi sorotan setelah ia mengajukan restorative justice ke Polda Metro Jaya. Padahal, sebelumnya ia sempat yakin dengan temuannya bahwa ijazah Jokowi tidak asli. Namun, kemudian Rismon menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah hasil risetnya dikoreksi. Perubahan sikap itu memperkuat kesan bahwa perkara ini bukan sekadar soal hukum, tetapi juga soal reputasi, keyakinan, dan tekanan opini yang terus berkembang.
Publik Masih Jadi Faktor Penentu
Dengan delapan tersangka, tiga klaster, serta sejumlah langkah hukum yang saling berkelindan, kasus ini masih jauh dari kata reda. Di tengah semua itu, komentar Ahmad Khozinudin menempatkan kemarahan publik sebagai faktor yang menurutnya paling menentukan. Bukan hanya sebagai reaksi emosional, tetapi sebagai kekuatan politik yang bisa memengaruhi keberanian pihak berwenang dalam mengambil keputusan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
