Fokus utama pertanyaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman adalah terkait dengan luas lahan sawah saat ini dan produksi padi atau gabah kering giling (GKG). Selain itu, konsumsi beras penduduk pada awal Orde Baru dan proyeksi hingga tahun 2025 dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat menjadi topik pembicaraan. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian ATR/BPN, luas baku sawah di Indonesia periode 2019-2024 mengalami penyusutan dan mencapai sekitar 7,38 hingga 7,46 juta hektare (Ha). Penyusutan lahan tersebut terutama terjadi di Pulau Jawa, di mana sekitar 43 persen sawah berada di sana. Revisi Perpres 59/2019 diusulkan untuk memperkuat kebijakan perlindungan lahan sawah dengan target mencapai 87 persen LBS, dalam rangka menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai RPJMN 2025-2029.
Dengan simulasi hasil produksi padi per hektar lahan sawah, potensi produksi gabah kering giling (GKG) bisa mencapai 34,6 juta hingga 36,9 juta ton per musim tanam. Namun, konsumsi beras nasional, berdasarkan data BPS 2025 dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), mencapai 36,9-39,2 juta ton per tahun, jauh melebihi potensi produksi. Kajian pertanian terkini menunjukkan bahwa klaim swasembada beras yang dilontarkan oleh Mentan Amran Sulaiman perlu ditinjau ulang, terutama jika tidak ada penjelasan detail terkait hasil teknologi pertanian yang disebut mampu meningkatkan produksi secara signifikan.
Pembahasan mengenai keberlanjutan produksi beras dan kebijakan impor menjadi sorotan, terutama dengan asumsi bencana alam yang dapat menghambat produksi. Kritik terhadap klaim pemerintah terkait swasembada beras bukanlah upaya kriminalisasi, melainkan dorongan untuk memastikan kebenaran data yang disajikan. Membenahi logika dan pemahaman mengenai swasembada beras menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan ketahanan pangan Indonesia.
Sumber: https://rmol.id/publika/read/2026/04/22/704705/membenahi-logika-swasembada-beras-yang-mengada-ada
