UI Soroti Strategi Diplomasi Nasional dalam Menjaga Kepentingan Indonesia
Aktivitas luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir memicu perdebatan yang makin ramai di ruang publik. Setiap kunjungan, pertemuan bilateral, hingga kehadiran Indonesia di forum internasional tak hanya menjadi agenda kenegaraan, tetapi juga bahan diskusi luas di media sosial. Di tengah sorotan itu, muncul pertanyaan yang terus berulang: apa sebenarnya hasil konkret diplomasi tersebut bagi rakyat?
Pertanyaan semacam itu, menurut sejumlah pembicara dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, menunjukkan masih lebarnya jarak antara kerja diplomasi dan pemahaman publik. Di satu sisi, pemerintah terlihat semakin aktif di panggung global. Di sisi lain, manfaat strategisnya belum sepenuhnya terbaca oleh masyarakat awam.
Diplomasi yang ramai dibicarakan, tetapi belum tentu dipahami
Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus founder Story of Anggy yang memandu diskusi, menilai publik wajar mempertanyakan intensitas perjalanan luar negeri presiden. Namun, ia menekankan bahwa pertanyaan itu lahir juga karena diplomasi sering tampil dalam bentuk yang sulit ditangkap secara langsung.
“Dunia sedang berada dalam ketidakpastian. Ketegangan politik makin memanas antara Amerika dan Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina belum ada ujungnya, dan konflik di Timur Tengah menambah ketidakstabilan ekonomi global,” ujar Anggy.
Menurutnya, gelombang ketidakpastian tersebut tidak berhenti di level geopolitik. Dampaknya bisa menjalar ke harga energi, stabilitas ekonomi, hingga peluang kerja yang dirasakan masyarakat Indonesia sehari-hari. Karena itu, diplomasi tidak bisa dipandang sebagai agenda seremonial semata.
Prinsip bebas aktif diuji dalam situasi global yang makin rumit
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyoroti bahwa fragmentasi geopolitik yang semakin tajam membuat Indonesia tidak punya banyak pilihan selain tetap aktif menjaga relasi internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemampuan membaca peluang dan risiko menjadi kunci agar tidak terjebak dalam tekanan kekuatan besar.
“Inilah kenapa politik luar negeri Indonesia menarik. Kita memegang prinsip bebas aktif, tapi tetap fleksibel dalam membaca peluang dan tantangan dunia,” jelasnya.
Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan ini dikenal sebagai hedging, yakni menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa larut dalam satu blok tertentu. Strategi ini dinilai penting agar Indonesia tetap punya ruang gerak, terutama ketika persaingan antarnegara besar semakin keras.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa strategi Indonesia kini bergerak ke arah resilience-based hedging. Artinya, bukan hanya menjaga fleksibilitas diplomasi, tetapi juga memperkuat daya tahan domestik agar Indonesia tidak mudah goyah saat tekanan global meningkat.
Masalah utama ada pada cara pesan diplomasi disampaikan
Broto menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS tidak bisa dibaca sebagai pencitraan belaka. Di balik itu, ada upaya menjaga ruang manuver Indonesia agar tetap leluasa di tengah persaingan global yang kian tajam.
“Sesungguhnya ada maksud strategis yang sedang dikejar, yakni menjaga leluasa ruang gerak Indonesia di tengah persaingan antarnegara besar yang semakin drastis. Sayangnya justru pesan strategis ini sering kali tidak sampai ke masyarakat,” ungkapnya.
Masalahnya, publik lebih sering menerima potongan visual: foto pertemuan, kunjungan resmi, atau rangkaian acara protokoler. Sementara penjelasan tentang tujuan, isi pembicaraan, dan hasil yang dibidik kerap tenggelam. Akibatnya, diplomasi mudah dianggap sebagai rutinitas yang jauh dari kebutuhan warga.
Komunikasi publik harus ikut menjadi bagian strategi
Anggy menegaskan, tantangan terbesar justru ada pada komunikasi publik. Bahasa diplomasi yang kerap teknis dan formal membuat pesan negara sulit diterjemahkan ke dalam narasi yang mudah dipahami. Di era digital, kondisi ini berbahaya karena ruang opini bergerak cepat dan sering kali ditentukan oleh narasi yang paling sederhana, bukan yang paling akurat.
Karena itu, komunikasi publik perlu diperlakukan sebagai bagian dari strategi diplomasi, bukan pelengkap. Pemerintah, kata Anggy, membutuhkan juru bicara yang tidak hanya menjelaskan “apa” yang dilakukan, tetapi juga “mengapa” langkah itu penting bagi ekonomi, investasi, keamanan, dan lapangan kerja.
Di ruang digital, kehadiran Indonesia juga dituntut lebih substansial. Bukan sekadar ramai, melainkan mampu menjelaskan isu dan arah kebijakan secara terang. Jika tidak, pesan kebijakan akan kalah oleh polarisasi dan riuh informasi yang lebih mudah viral.
Diskusi di UI itu pada akhirnya menegaskan satu hal: diplomasi Indonesia tidak sedang berjalan di ruang hampa. Di tengah dunia yang makin tidak pasti, kerja luar negeri justru menjadi salah satu alat utama untuk menjaga kepentingan nasional. Tantangannya kini bukan hanya soal seberapa aktif Indonesia tampil di panggung global, melainkan seberapa jauh publik memahami mengapa langkah itu penting bagi kehidupan mereka sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
