Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang intens belakangan ini memunculkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Setiap agenda diplomasi, pertemuan bilateral, hingga kehadirannya di forum internasional, kerap menjadi topik yang viral dan diperbincangkan luas. Media pun tak henti meliput momentumnya, sehingga aktivitas diplomasi pejabat tertinggi negeri semakin terlihat.
Namun, respons yang muncul dari publik beragam. Banyak suara di media sosial mempertanyakan frekuensi kunjungan luar negeri tersebut, bahkan kerap mempertanyakan relevansi hasilnya. “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” atau “Apa sih manfaat nyatanya untuk rakyat?” menjadi pertanyaan yang berulang.
Wajar apabila muncul suara seperti ini. Bagi kebanyakan orang, diplomasi tampak seperti sesuatu yang tidak kasatmata hasilnya dan sulit langsung dirasakan, berbeda jauh dengan pembangunan fisik atau bantuan langsung yang dampaknya lebih nyata.
Di tengah ketidakpastian global saat ini, justru keaktifan diplomasi Indonesia menjadi sangat penting. Posisi Indonesia di dunia internasional perlu terus diperkuat di tengah dinamika dan ancaman global yang makin kompleks.
Dalam masa jabatan Prabowo yang baru berjalan sekitar satu tahun, ia telah menempuh banyak agenda luar negeri. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia ingin berperan aktif dan memperkuat diplomasi di tingkat global.
Hal ini juga menjadi salah satu topik penting dalam diskusi IR Youth Talks yang digagas Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis dan founder Story of Anggy yang memoderatori diskusi, menyoroti adanya ketimpangan antara aktivitas diplomasi pemerintah dengan pemahaman masyarakat awam. Meski masyarakat mengetahui Pemerintah semakin aktif, mereka kerap tidak paham alasan serta manfaat di balik aktivitas tersebut.
“Dunia sedang berada dalam ketidakpastian. Ketegangan politik makin memanas antara Amerika dan Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina belum ada ujungnya, dan konflik di Timur Tengah menambah ketidakstabilan ekonomi global,” ujar Anggy.
Menurutnya, efek dari situasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung menyentuh sektor-sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari harga energi yang berfluktuasi, stabilitas ekonomi yang terganggu, hingga peluang kerja yang ikut terdampak.
Beradaptasi secara aktif
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas dalam pemaparannya melihat bahwa situasi geopolitik yang kian terfragmentasi memaksa Indonesia untuk tetap aktif dan adaptif. Negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki banyak ruang manuver selain menjaga relasi dengan sebanyak mungkin mitra internasional.
“Inilah kenapa politik luar negeri Indonesia menarik. Kita memegang prinsip bebas aktif, tapi tetap fleksibel dalam membaca peluang dan tantangan dunia,” jelasnya.
Dalam ilmu hubungan internasional, strategi seperti ini dikenal sebagai hedging, yaitu menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa larut dalam satu blok tertentu.
Dalam diskusi yang sama, Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menjelaskan strategi Indonesia kini berkembang menuju resilience-based hedging. Selain menjaga fleksibilitas kebijakan luar negeri, strategi ini juga fokus memperkuat kemampuan domestik agar Indonesia tidak gampang goyah karena tekanan global.
Oleh sebab itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS, tidak hanya pencitraan atau sekadar eksistensi di dunia internasional.
“Sesungguhnya ada maksud strategis yang sedang dikejar, yakni menjaga leluasa ruang gerak Indonesia di tengah persaingan antarnegara besar yang semakin drastis. Sayangnya justru pesan strategis ini sering kali tidak sampai ke masyarakat,” ungkap Broto Wardoyo.
Di media, publik lebih sering disuguhi cuplikan visual kegiatan: foto-foto, kunjungan, atau acara seremonial. Sementara informasi mendalam mengenai tujuan serta hasil yang hendak dicapai, jarang digaungkan. Tidak heran jika masyarakat cenderung menilai diplomasi sekadar rutinitas tanpa punya efek signifikan.
Dialog dua arah
Anggy menjelaskan, tantangannya terletak pada komunikasi publik. Bahasa diplomasi yang digunakan elite kadang terlalu teknis dan tidak mudah dicerna oleh masyarakat luas. Strategi negara kerap berhenti pada lingkaran kecil elite dan tidak berhasil diterjemahkan dalam narasi yang mudah dicerna publik.
Sementara, di era digital sekarang, narasi menjadi penentu utama pembentukan opini publik. Informasi yang tidak cepat dan tepat tersampaikan, mudah dikalahkan narasi lain yang lebih simpel dan mudah viral. Oleh karena itu, komunikasi publik harus dijadikan bagian menyatu dari strategi diplomasi, bukan sekadar pelengkap.
“Pemerintah butuh juru bicara yang bisa memaparkan bukan sekadar ‘apa’ yang dilakukan, tapi juga ‘mengapa’ aktivitas itu penting bagi kehidupan masyarakat. Penjelasan terkait pengaruh diplomasi terhadap ekonomi, iklim investasi, stabilitas keamanan, hingga sektor pekerjaan, perlu diperluas dan disampaikan dalam bahasa yang dipahami publik,” tambah Anggy.
Hal serupa berlaku di ranah digital. Kehadiran Indonesia di media sosial tak sekadar tampil ramai, melainkan harus mampu menyuguhkan isu substantif. Strategi sekadar bertahan atau mengandalkan buzzer hanya akan menimbulkan polarisasi baru, bukan memperjelas makna kebijakan.
Perjalanan diplomasi Indonesia ke depan tidak hanya menghadapi tantangan eksternal yang makin kompleks, namun juga tantangan bagaimana membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat luas. Diplomasi akan selalu relevan, asalkan masyarakat dapat memahami urgensi dan manfaat riil bagi kehidupan sehari-harinya, bukan sebatas seremoni yang terasing dari kepentingan rakyat.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
