Presiden Berkomitmen Kembalikan Sistem Ekonomi ke Pasal 33 UUD 1945
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menyatakan bahwa Presiden sepenuhnya berkomitmen untuk mengembalikan sistem ekonomi Indonesia ke tatanan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini menunjukkan pemahaman Presiden bahwa ekonomi bukan hanya urusan teknokratik, tetapi juga bagian dari politik kebangsaan yang harus diarahkan.
Partai Keadilan Sejahtera Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi
Mengutip pernyataan dari Handi, Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada tahun 2027 dan menuju 8 persen pada tahun 2029. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6–6,5 persen dan pengangguran menjadi 4,3–4,87 persen.
Menurut Handi, target-target tersebut mencerminkan komitmen kuat dari Pemerintah untuk bekerja keras mencapainya. Namun, dia juga mengingatkan bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang perlu diperhatikan dan diperbaiki.
Kondisi Global dan Reformasi Ekonomi
Handi menyoroti optimisme target pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang penuh tekanan dan pelemahan domestik. Dia menyebut bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk mendukung stabilitas nilai tukar guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Handi menekankan perlunya strategi industrialisasi yang jelas untuk mencegah hanya terjadi hilirisasi yang memperkuat ekonomi ekstraktif tanpa menciptakan manufaktur berkualitas dan lapangan kerja.
Handi juga menyoroti keselarasan antara ekspansi program prioritas dan kapasitas fiskal negara. Dia menegaskan pentingnya reformasi perpajakan untuk menjaga disiplin fiskal secara berkelanjutan.
PKS mendukung upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, tetapi menyoroti perlunya menjawab persoalan ketimpangan ekonomi untuk memastikan distribusi hasil pertumbuhan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan Implementasi dan Kredibilitas Pemerintah
Handi menekankan bahwa kini tantangan bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas dalam implementasi kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi yang dapat memperkuat industri domestik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Dengan demikian, kesuksesan implementasi kebijakan ekonomi akan menjadi kunci dari kesuksesan pemerintahan ke depan. PKS menunggu tindak lanjut dari Pidato Presiden tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada tanggal 16 Agustus 2026 untuk melihat langkah konkret pemerintah ke depan.
