KAI Diminta Fokus Perbaiki Konektivitas Terbelakang Sebelum Bangun Jalur Aceh-Lampung
Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat menantang dalam hal transportasi dan konektivitas antarwilayah. Untuk memperkuat konektivitas di Pulau Sumatera, Presiden Joko Widodo berencana membangun jalur kereta api lintas Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Pembangunan Secara Bertahap Berdasarkan Kebutuhan Riil
Namun, Ketua Umum Dewan Kereta Api Indonesia (DKP) Panji Bangsa, Gus Rivqy, menegaskan bahwa pembangunan ini harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Gus Rivqy menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra, seperti efisiensi dan kecepatan perjalanan kereta api.
Beberapa layanan kereta di Sumatra, termasuk koridor Lampung-Palembang, dinilai masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Pasalnya, beberapa jalur kereta masih bergerak lambat dan kapasitas layanan perlu ditingkatkan. Gus Rivqy menekankan pentingnya memperbaiki jalur eksisting sebelum membangun jalur baru.
Fokus Pada Mobilitas Masyarakat dan Pelayanan Penumpang
Gus Rivqy juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara angkutan barang dan pelayanan penumpang dalam perencanaan pembangunan rel lintas Sumatra. Selama ini, jaringan kereta api di Sumatra didominasi oleh angkutan barang, sehingga perlu adanya perubahan fokus agar juga mendukung mobilitas masyarakat dan pariwisata.
Selain itu, Gus Rivqy menilai bahwa pembangunan jaringan rel lintas Sumatra harus bersinergi dengan infrastruktur lain, seperti jalan tol Trans Sumatra. Optimalisasi jalan tol Trans Sumatra juga menjadi pelajaran penting untuk pembangunan rel guna memastikan konektivitas yang baik dan pemanfaatan infrastruktur yang maksimal.
Secara keseluruhan, Gus Rivqy mendorong KAI dan pemerintah untuk menyusun rencana yang jelas dan terukur dalam pembangunan jalur kereta api lintas Sumatra. Visi besar Presiden perlu diwujudkan dengan langkah konkret dan bertahap yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
