Fraksi Gerindra Sorot Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran telah memberikan pandangan kritis terkait Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang dihadiri berbagai pihak terkait, Fraksi Gerindra menyampaikan catatan penting untuk efisiensi birokrasi dan belanja publik.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menekankan pentingnya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa merugikan masyarakat. Penggalian potensi pajak dan retribusi harus dilakukan secara rasional dan berbasis digitalisasi. Fraksi Gerindra juga mencatat proyeksi dana alokasi transfer dan kontribusi dividen BUMD terhadap PAD perlu diperhatikan secara cermat.
Dalam hal pengeluaran, Gerindra menyarankan pengendalian belanja pegawai dan evaluasi terhadap operasional birokrasi agar tidak menghambat pembangunan. Alokasi belanja modal juga harus memberikan dampak langsung pada pemulihan ekonomi, infrastruktur, dan fasilitas publik.
Menyikapi Aspirasi Reses dan Isu Strategis
Struktur APBD 2027 seharusnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui reses anggota DPRD. Fraksi Gerindra menyoroti sektor prioritas seperti penguatan ekonomi lokal, pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan sampah.
Mereka juga menegaskan pentingnya melakukan kajian menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial untuk menjamin keakuratan program perlindungan sosial. Meskipun telah melakukan banyak evaluasi, Fraksi Gerindra siap untuk terus membahas anggaran pada tahap selanjutnya dengan pihak terkait.
Sumber: Dailypangandaran
