SEMA Nomor 3 Tahun 2026: Pedoman Baru Menyoal Praperadilan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan telah menimbulkan desakan untuk segera mengupayakan pemeriksaan pokok perkara kasus tertentu.
Pandangan Petisi Ahli
Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, Pitra Romadoni Nasution, menyoroti kejelasan hubungan antara proses praperadilan dengan pelimpahan dan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diatur dalam SEMA ini. Menurut Pitra, langkah Mahkamah Agung (MA) dalam mengeluarkan pedoman tersebut penting untuk menghindari proses hukum yang panjang tanpa kepastian hukum yang jelas.
Dalam SEMA tersebut, MA menetapkan bahwa selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Percepatan Persidangan
Pitra juga menyoroti pentingnya percepatan pemeriksaan pokok perkara agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menguji perkara di hadapan majelis hakim. Persidangan pokok perkara dianggap sebagai forum yang tepat untuk menguji beragam aspek dari sebuah kasus, mulai dari dakwaan hingga bukti-bukti yang disajikan.
Meskipun demikian, Pitra menegaskan bahwa permintaan untuk segera menyidangkan pokok perkara bukan berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Keputusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa tetap menjadi kewenangan pengadilan setelah melalui proses persidangan yang adil.
Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2026 ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lebih efisien dan memberikan kepastian hukum yang diinginkan oleh seluruh pihak terkait.
