Abdul Haris menyatakan kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat diterima. Menurutnya, pemerintah harus memberikan keamanan kepada warga untuk menghindari ancaman dari kelompok bersenjata.
Penegasan Perlindungan Warga Sipil
Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026, Abdul Haris menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warganya. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi masyarakat sipil dari konflik bersenjata di wilayah Papua.
“Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga Indonesia,” ujarnya.
Peningkatan Operasi Keamanan
Abdul Haris juga menyuarakan perlunya peningkatan operasi keamanan yang melibatkan TNI dan Polri untuk mengamankan masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata. Operasi tersebut harus dilakukan secara profesional dan tetap menjaga keselamatan warga.
“Kehadiran aparat harus memberikan rasa aman dan memastikan aktivitas masyarakat berjalan lancar,” tegasnya.
Pendekatan Komprehensif
Menurut Abdul Haris, penyelesaian masalah di Papua tidak hanya dari segi keamanan saja, tetapi juga melalui pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus memastikan keamanan di Papua tetap terkendali untuk kelangsungan pembangunan di wilayah tersebut.
“Perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama agar warga dapat hidup aman dan pembangunan di Papua tetap berjalan,” pungkas Abdul Haris.
