“Koperasi Desa Kementerian Koperasi dan UKM (KDKMP) bukanlah proyek fasisme seperti yang dituduhkan oleh Saudara Bhima Yudhistira,” ungkap pakar koperasi, Suroto, dalam sebuah wawancara dengan RMOL di Jakarta pada Jumat malam, 28 Agustus 2026.
Fasis dan Koperasi
Suroto menjelaskan bahwa konsep fasisme tidak mungkin membangun lembaga demokrasi ekonomi seperti koperasi. Fasisme lebih condong pada hierarki, oligarki, dan penghormatan terhadap pemimpin, sementara koperasi didasarkan pada prinsip demokratis dan kesetaraan.
“Program koperasi yang diperluas di seluruh desa bukanlah tindakan fasisme. Ini merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan mendorong otonomi masyarakat,” tegas Suroto.
Affirmative Action Pemerintah
Suroto menekankan bahwa KDKMP dibangun sebagai bentuk affirmative action pemerintah untuk melawan dominasi kapitalis dan mengurangi kesenjangan sosial. Libatan BUMN dalam pembangunan koperasi bertujuan untuk membantu masyarakat mencapai otonomi sejati.
“Pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih adil. Musuh utamanya bukan hanya dari luar, tetapi juga berasal dari kalangan kapitalis birokrat dan konglomerat yang selama ini memperkaya diri dari penderitaan rakyat,” tambahnya.
Sebelumnya, Bhima Yudhistira menuduh konsep ekonomi pemerintahan Prabowo cenderung fasisme dan mempertanyakan pendekatan militeristik dalam pembangunan koperasi desa. Namun, Suroto menegaskan bahwa koperasi sejatinya muncul sebagai alternatif terhadap fasisme di berbagai negara Eropa.
