Prabowo Minta Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelanggaran Hutan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan dijalankan secara tegas dan profesional. Hal tersebut disampaikannya saat menerima jajaran Satgas Penegakan Hukum Kehutanan (PKH) yang dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat malam 4 September 2026. Pertemuan tersebut digelar setelah Presiden kembali ke Indonesia dari Vladivostok, Rusia.
Satgas PKH Melaporkan Perkembangan Penertiban Pelanggaran Hutan
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, disebutkan bahwa saat pertemuan tersebut, Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa Prabowo menegaskan agar seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Satgas PKH pun menyampaikan perkembangan penertiban berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan kepada Presiden Prabowo.
“Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” kata Teddy.
Selain melaporkan hasil temuan, Satgas PKH juga memberitahukan penanganan pelanggaran serta denda administratif yang telah dijatuhkan terkait pemanfaatan kawasan hutan. Hasil penanganan tersebut direncanakan akan diumumkan kepada publik pada pekan kedua bulan September 2026.
Langkah Pemerintah dalam Penertiban Kawasan Hutan
Teddy menjelaskan bahwa penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai aturan. Melalui Satgas PKH, pemerintah terus menindak berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pemanfaatan kawasan tanpa dasar hukum hingga aktivitas ilegal seperti penambangan. Diharapkan langkah ini dapat memperkuat tata kelola kawasan hutan serta memastikan sumber daya alam dimanfaatkan secara tertib dan bertanggung jawab.
Sumber: Link Sumber
