Kejari Jakbar-LPSK Salurkan Ganti Rugi Korban KSP Indosurya

Date:

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mulai menyalurkan restitusi tahap pertama kepada korban kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dana yang dibagikan mencapai Rp229.428.515.741 dan berasal dari aset terpidana Henry Surya yang telah dipulihkan serta dilelang.

Penyaluran tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejari Jakarta Barat Arief Indra Kusuma Adhi menyampaikan informasi itu di Kompleks Badan Pemulihan Aset (BPA), Jakarta Selatan, Selasa.

3.317 korban terverifikasi

Arief mengatakan, proses pendaftaran, verifikasi, dan penilaian bersama LPSK menetapkan 3.317 korban sebagai penerima restitusi. Nilai kerugian yang telah diverifikasi dalam permohonan tersebut mencapai Rp8.062.592.702.119 atau sekitar Rp8,06 triliun.

“Menerima permohonan sebanyak 3.317 korban KSP Indosurya dengan total nilai kerugian sebesar Rp8.062.592.702.119, dengan pertimbangan permohonan yang telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Arief.

Dana restitusi saat ini tersimpan dalam Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejari Jakarta Barat. Menurut Arief, sumbernya berasal dari pemulihan aset dan lelang yang dikelola BPA Kejaksaan Agung.

Aset yang telah menghasilkan dana itu mencakup uang tunai rupiah Rp39,6 miliar dan uang tunai 896,98 ribu dolar Amerika Serikat yang dikonversi menjadi Rp15,83 miliar. Selain itu, terdapat hasil lelang 48 kendaraan sebesar Rp10,4 miliar, penjualan Gedung Indosurya Center di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, senilai Rp129,17 miliar, serta lelang dua bidang tanah di Kertamaya, Bogor, sebesar Rp34,41 miliar.

Besaran restitusi tidak sama untuk setiap korban. Penyaluran dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan nilai kerugian yang telah diverifikasi dan jumlah dana yang tersedia pada tahap ini.

Seluruh dana dikirim langsung ke rekening bank korban yang terdaftar di LPSK melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Penerima hanya dikenai biaya administrasi transfer antarbank yang dipotong otomatis, yakni Rp6.500 untuk 2.402 penerima melalui transfer online, Rp2.900 untuk 910 penerima melalui Sistem Kliring Nasional (SKN), dan Rp25.000 untuk lima penerima melalui Real Time Gross Settlement (RTGS).

Total biaya untuk masing-masing mekanisme tersebut adalah Rp15,61 juta, Rp2,63 juta, dan Rp125 ribu. “Tidak ada biaya tambahan lain di luar potongan administrasi perbankan tersebut,” kata Arief.

271 permohonan tidak ditindaklanjuti

Kejari Jakarta Barat dan LPSK tidak melanjutkan 271 permohonan. Penyebabnya antara lain pengajuan melewati batas waktu, dokumen fisik tidak dilengkapi hingga tenggat 1 Desember 2025, nama pemohon tidak tercantum dalam daftar calon korban hasil audit Bareskrim Polri atau persidangan, serta adanya pemohon yang mencabut berkas secara resmi.

Arief mengingatkan korban agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Kejaksaan, LPSK, atau BSI. Korban diminta tidak memberikan uang kepada pihak yang mengaku membutuhkan biaya pencairan, administrasi tambahan, maupun pajak. Rekening yang telah didaftarkan di LPSK juga harus tetap aktif agar transfer dapat berjalan.

Christian, salah satu korban yang mengalami kerugian Rp3 miliar, mengapresiasi dimulainya pencairan meski dana tahap pertama yang diterima korban baru sekitar 2,8 persen. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras Kejaksaan dan LPSK. Melelang aset tentu bukan hal yang mudah di saat seperti ini. Jadi, kami cukup bahagia, setidak-tidaknya tahap awal ini sudah dimulai dan ada titik terang,” ujarnya.

Ia berharap seluruh aset yang masih tersisa dapat ditelusuri dan dilelang untuk dibagikan kepada korban pada tahap berikutnya. Kasus KSP Indosurya terbongkar pada 2020 setelah ribuan nasabah mengalami gagal bayar. Dalam perkara tersebut, Henry Surya divonis 18 tahun penjara, Direktur Keuangan June Indria 14 tahun penjara, sedangkan Direktur Operasional Suwito Ayub masih berstatus buron.

Source link

Share post:

Subscribe

Popular

Terbaru
Terbaru

Kapak dan Bahan Bakar Ditemukan dalam Kasus Penyerangan Jaktim

Polisi mengamankan kapak, belati, dua tabung gas elpiji ukuran...

Mitos Gunung Semeru: Sederet Legenda yang Masih Dipercaya

Gunung Semeru bukan hanya dikenal sebagai gunung tertinggi di...

Kriminal Sepekan: Mahasiswa Sewaan Diusut, Balita Tewas Dianiaya

Kasus Kekerasan terhadap Anak Kasus meninggalnya balita perempuan berinisial SF,...

Puluhan Personel Padamkan Kebakaran Panel Listrik Stasiun Gambir

Kebakaran melanda ruang panel listrik di Stasiun Gambir, Jalan...