Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang berusaha keras untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan meskipun kualitas udara di kota tersebut masih menempati peringkat teratas dalam kategori kota dengan kualitas udara buruk. Jakarta berusaha menjadi kota yang nyaman bagi penduduknya.
Salah satu program nyata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah menanami lahan kosong dengan pohon produktif. Seluruh aset provinsi yang belum dimanfaatkan ditanami pohon. Dalam kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta melibatkan pula TNI dalam upaya menjaga lingkungan tetap lestari dalam waktu singkat.
Selain itu, pada awal-awal polusi merebak, Pemprov DKI Jakarta rajin mengunjungi industri-industri di wilayahnya untuk memastikan emisi yang dihasilkan sesuai dengan standar baku mutu yang sudah ditetapkan. Beberapa industri telah terkena sanksi dan mayoritas berjanji untuk memperbaiki produksinya agar emisi yang dihasilkan tidak mencemari udara Jakarta.
Upaya lainnya dilakukan dengan menciptakan kabut air (water mist) yang ditempatkan pada gedung-gedung bertingkat. Meski beberapa pengamat lingkungan menilai upaya ini kurang efektif kecuali seluruh gedung di DKI Jakarta menerapkan hal serupa.
Selain itu, upaya menjaga lingkungan dilakukan melalui uji emisi kendaraan. Namun, upaya terakhir ini lebih bersifat kepada sosialisasi kepada warga, belum kepada penerapan sanksi. Pemerintah DKI Jakarta sempat akan menerapkan sanksi tilang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, namun kebijakan ini dihentikan dan lebih memilih untuk melakukan sosialisasi, dengan alasan banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya sanksi tilang terkait uji emisi kendaraan.
Upaya lain yang dilakukan adalah mempromosikan penggunaan angkutan publik. Bahkan, TransJakarta kini telah menyediakan bus pengumpan (feeder) untuk mengangkut masyarakat di daerah-daerah penyangga yang akan bekerja di Ibu Kota.
Upaya berikutnya diarahkan pada penggunaan kendaraan listrik. Meskipun biaya investasi awalnya tinggi, investasi ini dianggap lebih murah dalam jangka panjang karena minim pemeliharaan dan bebas dari bahan bakar minyak. Namun, keterbatasan finansial membuat warga Jakarta masih enggan beralih menggunakan transportasi listrik.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyatakan bahwa permasalahan lingkungan tidak bisa diserahkan kepada pemerintah Jakarta semata-mata, tapi perlu pelibatan masyarakat secara masif. Penataan kota di daerah-daerah penyangga juga harus menyertai, karena daerah ini ikut menyumbang udara bersih ke Jakarta.
Kedutaan Besar Jepang juga terlibat dalam upaya mewujudkan target-target yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs). Program edukasi terhadap siswa di sekitar mal dilaksanakan untuk membangun kesadaran akan lingkungan.
Perusahaan pengembang properti juga dituntut untuk menyediakan ruang terbuka hijau. PT Jaya Real Properti sebagai pengembang Bintaro Jaya telah menunjukkan komitmennya dengan menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan yang berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta.
Apabila penghuni kawasan tersebut diarahkan untuk menggunakan transportasi publik, hal ini akan membantu dalam mereduksi emisi dari kawasan tersebut dan akan menjadi hubungan timbal balik yang positif bagi kawasan itu.
Pemprov DKI Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemda-pemda di sekitarnya agar program penghijauan ini akan berhasil. Kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan menjadi penentu keberhasilan program ini yang tidak bisa dilakukan hanya secara parsial, tapi harus melibatkan unsur masyarakat secara menyeluruh dan masif.
