Selama Presiden Joko Widodo berkuasa, ia dinilai lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, namun melupakan sistem hukum dan peradilan. Hal ini dikatakan oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, dalam acara diskusi publik bertema “Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegitimasi Hasil Pilpres 2024” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/2).
Kondisi ini tentunya menuntut kesadaran kita sebagai bangsa untuk memperbaikinya, kata Maruarar. Sementara itu, pembicara lain dalam diskusi tersebut, seorang akademisi juga menyatakan bahwa fokus pembangunan infrastruktur memang penting, namun tidak boleh mengesampingkan aspek sistem hukum yang juga sangat vital.
Kritikan terhadap kebijakan Jokowi ini memberikan gambaran bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek-aspek penting lainnya, seperti sistem hukum dan peradilan. Artikel ini dapat dibaca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2024/02/08/608578/kebijakan-jokowi-dikritik-fokus-insfrastruktur-tapi-lupakan-sistem-hukum
