Dorong Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM, Kemendag Gelar Sosialisasi Kebijakan SRG dan PLK di Sulut

Date:

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, menyatakan hal ini saat menghadiri acara Sosialisasi Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Hotel Mercure, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada Jumat (9/2). Sosialisasi ini dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di Kabupaten Minahasa.

“SRG dan PLK diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam mata rantai perdagangan, menjadi sarana pembentukan harga yang transparan, dan referensi harga komoditas. Instrumen ini juga diharapkan dapat menjadi pilihan bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam menunjang manajemen pasokan dan membuka akses pembiayaan,” kata Wamendag Jerry.

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong pengamanan dan penguatan pasar dalam negeri dengan cara, antara lain, membenahi sistem distribusi, perbaikan iklim investasi, peningkatan ekspor, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan konsumen.

Salah satu instrumen yang terus dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan adalah SRG dan PLK. Pada tahun 2023, nilai Resi Gudang yang diterbitkan mencapai Rp 954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp 583,98 miliar. Komoditas-komoditas yang menjadi objek dari SRG tersebut antara lain gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula.

Dalam upaya untuk optimalisasi SRG, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti melaksanakan Sosialisasi Kebijakan SRG dan PLK dalam rangka perluasan pemanfaatan SRG nasional, termasuk di Sulawesi Utara. Bappebti membangun dua unit SRG di Sulut, yaitu satu unit SRG di Kabupaten Bolaang Mongondow dan satu unit SRG di Kabupaten Minahasa Selatan.

Selain itu, pengembangan PLK juga terus didorong oleh Bappebti. Total nilai transaksi PLK pada tahun 2023 mencapai Rp 66,01 miliar atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pengembangan PLK diharapkan mampu menyediakan mekanisme perdagangan yang transparan, akuntabel, dan adil.

Wamendag Jerry menegaskan bahwa dengan implementasi instrumen SRG dan PLK yang baik, hal ini akan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan perekonomian Indonesia. Jerry menambahkan bahwa capaian kinerja perdagangan yang menggembirakan tersebut terjadi berkat kolaborasi solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM.

Meskipun demikian, Jerry juga mengingatkan bahwa Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perdagangan pada 2024, baik di tingkat nasional maupun global. Namun, pemerintah tetap optimistis akan tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.

Source link

Berita POpuler

Berita Terkait
Related