Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja mencapai Rp 102,5 triliun pada Februari 2024, yang lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2023 yang hanya mencapai Rp 83,2 triliun. Bahkan realisasi tersebut setara dengan kondisi pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun. Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu Rp 1.090,8 triliun. Salah satu faktor yang mendorong kinerja belanja K/L adalah persiapan pelaksanaan pemilu senilai Rp 16,5 triliun per 12 Februari 2024.
Selain anggaran pemilu, realisasi belanja juga termasuk belanja pegawai sebesar Rp 15,3 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri. Untuk realisasi belanja barang, tercatat sebesar Rp 12,9 triliun, yang meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran BOS dan kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu.
Selanjutnya, realisasi belanja modal mencapai Rp 4,1 triliun, naik dari sebelumnya Rp 2,6 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan belanja sarana dan prasarana bidang pertahanan dan keamanan Polri serta bidang kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sementara realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 51,6 triliun, setara dengan 3,8 persen dari pagu Rp 1.376,7 triliun. Capaian ini ditopang oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun.
