Menaker Ida Fauziyah menegaskan pentingnya akreditasi lembaga pelatihan dalam Rakornas LA-LPK dan KA-LPK bertema ‘Mewujudkan Lembaga Pelatihan yang Kredibel dan Bermutu melalui Akreditasi’ di Bandung, Jawa Barat pekan lalu. Ida menyatakan bahwa tugas besar bagi kita semua adalah menyiapkan tata kelola kelembagaan yang baik, sarana prasarana, dan sumber daya manusia asesor akreditasi yang profesional, kompeten, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Dikutip dari Biro Humas Kemnaker, sejak 2018 hingga 2023, Kemnaker telah mengakreditasi 4.252 lembaga pelatihan di seluruh Indonesia, baik BLK pemerintah maupun LPK Swasta. Permenaker Nomor 5/2022 tentang akreditasi lembaga pelatihan menekankan pentingnya agar kompetensi yang dihasilkan dari pelatihan mendapat pengakuan dari dunia usaha atau industri. Ida Fauziyah juga menjelaskan bahwa akreditasi merupakan proses pemberian pengakuan formal bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pelatihan kerja, mengacu pada delapan standar KMPI.
Melalui akreditasi LPK, diharapkan tercipta link and match dengan industri yang ada di sekitar lembaga pelatihan. Plt Dirjen Binalavotas Kemnaker, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa Rakornas Akreditasi bertujuan menyiapkan SDM asesor akreditasi, mengevaluasi pelaksanaan akreditasi, dan menghimpun masukan dari komite akreditasi di setiap provinsi.
