Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus yang diwakili oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sumut Rismawati menyatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Kebijakan dan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah. “Mengingat perkembangan Teknologi Informasi (TI) memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seluruh dunia, namun di sisi lain penerapan IT juga meningkatkan risiko keamanan ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan oleh sebuah organisasi atau individu. Informasi ini dapat berupa data sensitif, seperti informasi keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rahasia lainnya,” katanya.
Diungkapkan juga bahwa ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti hacker, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan siber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu. “Kita ingin kolaborasi dengan melibatkan akademisi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Pemerintah Kabupaten/Kota dan OPD Sumut bisa memberikan data, informasi, dan saran untuk menyempurnakan penyusunan Ranpergub tersebut,” ujarnya.
Selain itu, untuk mengurangi risiko keamanan informasi, menurutnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, di antaranya menentukan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan transparan, melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan informasi, dan mengambil tindakan untuk meminimalkannya. Juga menggunakan teknologi keamanan informasi seperti firewalls, anti-virus, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Sandiman Ahli Muda Ivan Bashofi, Akademisi USU Fakhruddin Rizal Batubara, dan para kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota.
